HUT REI ke-52, Kementerian PUPR Ungkap Isu Utama Sektor Perumahan

Pembangunan perumahan merupakan kegiatan multiplier effect yang terbukti mampu mempercepat dan membantu memulihkan ekonomi nasional.

Dirjen Perumahan, Iwan Suprijanto (kiri) dan Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT REI ke-52 dengan tema “Propertinomic Untuk Indonesia Maju” di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 26 April 2024. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Dirjen Perumahan, Iwan Suprijanto (kiri) dan Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT REI ke-52 dengan tema “Propertinomic Untuk Indonesia Maju” di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 26 April 2024. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Manggarai Barat) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengapresiasi eksistensi asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) sebagai mitra kerja pemerintah yang memiliki peran besar dalam pembangunan rumah bagi masyarakat Indonesia.

Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyatakan, memasuki usia ke-52 tahun DPP REI telah membuktikan diri sebagai asosiasi pelaku pembangunan yang solid dan disegani oleh para pemangku kepentingan di sektor properti, baik di dalam negeri maupun dunia internasional.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-52 untuk Asosiasi Real Estate Indonesia (REI). REI adalah pionir asosiasi pelaku pembangunan yang turut berpartisipasi membangun rumah bagi masyarakat baik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non MBR di Indonesia,” tutur Iwan saat menghadiri Gala Dinner Peringatan HUT REI ke-52 dengan tema “Propertinomic Untuk Indonesia Maju” di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jum’at (26/4/2024).

Baca Juga: Kementerian PUPR Siap Gunakan Material Kayu dan Bambu Rekayasa untuk Bangunan Gedung dan Hunian

Pada kesempatan itu, Iwan menyatakan bahwa, pada usia 52 tahun ini, REI telah membuktikan sebagai asosiasi pelaku pembangunan yang solid dan disegani oleh para pemangku kepentingan di sektor properti. Untuk itu, pemerintah juga berharap REI dapat terus berkomitmen dalam membangun rumah yang berkualitas dan layak huni untuk rumah subsidi maupun non subsidi.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku pembangunan yang bergabung dalam asosiasi REI dan telah menjadi mitra terdepan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah subsidi dan non subsidi bagi masyarakat. Asosiasi REI juga telah berkontribusi dalam menyiapkan prototipe rumah sederhana yang digunakan untuk mempermudah proses perizinan d daerah,” katanya.

Ke depan, pemerintah juga meminta kepada asosiasi REI untuk terus berkontribusi dalam mendukung program pemerintah, untuk secara bersama melanjutkan kolaborasi dalam mengabdi dan memperjuangkan penyediaan rumah bagi MBR, berkolaborasi stakeholder lain seperti perbankan, hingga pemerhati properti.

Baca Juga: Kementerian PUPR Segera Terbitkan Surat Edaran Purwarupa Rumah Sederhana

Selain itu, pembangunan rumah harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, membangun perumahan bagi MBR yang mengedepankan kualitas bangunan rumah dan kelengkapan PSU dan meningkatkan kompetensi anggota REI dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan sector properti.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, imbuh Iwan, pemerintah telah menargetkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 70 persen rumah tangga akan menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung maupun intervensi tidak langsung Pemerintah.

Pembangunan perumahan merupakan kegiatan multiplier effect yang terbukti mampu mempercepat dan membantu memulihkan ekonomi nasional, karena mampu menggerakkan hingga 185 subsektor industri lain, seperti material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan, furnitur, dan perdagangan makanan.

Baca Juga: Kementerian PUPR Percepat Proses Perizinan Rumah Layak Tahan Gempa

Menurut Iwan, kondisi ini menunjukkan sektor properti secara konsisten berkinerja positif dan sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu sangat berguna untuk menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia yaitu angka backlog kepemilikan rumah, dimana pada tahun 2023 angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sebesar 13,56 persen atau sebanyak 9.905.820 rumah tangga (Data Susenas, 2023)

"Walaupun sudah mengalami penurunan dari angka backlog kepemilikan rumah tahun 2020 yaitu sebesar 17,52% atau sebanyak 12.750,17 rumah tangga yang belum memiliki rumah,” terangnya.

HUT REI ke-52 Labuan Bajo Kementerian PUPR realestat.id dok
Dirjen Perumahan, Iwan Suprijanto (keenam dari kiri) dalam acara Gala Dinner HUT REI ke-52 Labuan Bajo, NTT. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

Isu Utama Sektor Perumahan

Pada kesempatan itu, Iwan menambahkan, ada beberapa isu utama yang perlu mendapat perhatian di sektor perumahan, seperti hunian eksisting yang tidak memenuhi standar layak huni, jumlah pasokan rumah yang belum sesuai dengan consumer’s demand baik karena variabel harga maupun lokasi, serta penanganan dan pencegahan permukiman kumuh.

Namun di samping itu, pada kondisi faktual, terdapat demand untuk penyediaan hunian yang tidakhanya layak, namun juga memenuhi kriteria ramah lingkungan (green) dan ramah teknologi (smart).

Untuk mengatasi hal tersebut, imbuhnya, Pemerintah telah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaku pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, salah satunya melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan kawasan permukiman layak, aman dan terjangkau.

Baca Juga: Kementerian PUPR Kembangkan Desain Prototipe Rumah Sederhana

Pemerintah juga terus menginisiasi pemanfaatan beragam inovasi teknologi dalam pembangunan hunian dengan konsep berkelanjutan. Salah satunya dengan menyusun desain prototipe atau purwarupa rumah subsidi tahan gempa.

"Desain ini juga dirancang untuk mengakomodir keandalan bangunan sekaligus kemudahan berusaha para pelaku pembangunan yang terkendala dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” terangnya.

Sebagai informasi, saat ini arah kebijakan pembangunan nasional bidang perumahan yaitu penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat secara inklusif dan bertahap terhadap layak huni.

Dalam melaksanakan kebijakan penyediaan rumah layak huni, sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2011, Pemerintah juga memberikan dukungan dan berupaya dalam menggerakkan Properti di Sektor Menengah Bawah dengan semangat simplikasi dan deregulasi kebijakan.

Baca Juga: Keunggulan Teknologi Mobox yang Dipakai untuk Hunian Pekerja Konstruksi IKN

Kemudahan Penyediaan Perumahan dilakukan melalui dua program yakni pertama, bantuan pembangunan perumahan untuk MBR yaitu pembangunan rumah susun, bantuan stimulan rumah swadaya, pembangunan rumah khusus, dan bantuan PSU rumah umum.

Sedangkan kedua adalah Pembiayaan Perumahan, yaitu Program pembiayaan perumahan bagi MBR melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan terdapat beberapa skema yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Pemerintah juga terus berusaha mendorong sektor properti dengan menerapkan rangkaian kebijakan bidang perumahan dan melakukan program kolaborasi pemenuhan rumah dengan para stakeholder perumahan, salah satunya dengan Program Sejuta Rumah (PSR). Selama sembilan tahun sejak Tahun 2015-2023, angka capaian PSR cukup memuaskan, yaitu mencapai 9.206.379 unit.

“Untuk capaian PSR hingga bulan Maret 2024 mencapai 131.060 unit. Semua pihak harus optimis bahwa sektor perumahan akan tetap tumbuh kuat, karena Pemerintah telah merespon dengan cepat melalui berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan di Indonesia,” tandasnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR Siap Lakukan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan

Dalam mendorong peningkatan demand Perumahan, kata Iwan, Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023, menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memberikan insentif kepada masyarakat melalui PPN ditanggung pemerintah.

Antara lain Pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) sampai dengan Rp2 miliar bagi rumah komersial dengan harga di bawah Rp5 miliar, Pemberian Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi MBR sebesar Rp 4 juta dan penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi Rumah Masyarakat Miskin.

“Kami harap REI dapat lebih semangat meningkatkan spirit baru dalam menghadapi tantangan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau sebagai “Propertinomic Untuk Indonesia Maju” pada era Indonesia Emas pada Tahun 2045 mendatang,” ungkapnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR: KPR Subsidi BTN Jadi Andalan Program Sejuta Rumah

Penanaman 1.000 Pohon di Labuan Bajo

Beragam kegiatan digelar selama acara puncak HUT REI ke-52 di Labuan Bajo dari mulai aktivitas tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) berupa bantuan fasilitas air bersih bagi warga Desa Golo Mori dan membantu pembangunan masjid di desa tersebut, serta aksi penanaman 1.000 pohon di lokasi wisata kawasan Parapuar.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan penanaman 1.000 pohon di Labuan Bajo ini merupakan bagian dari target penanaman sejuta pohon REI. Gerakan tersebut menjadi bukti komitmen REI terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Joko mengatakan, program penanaman sejuta pohon ini adalah cara REI untuk berterimakasih kepada alam. Secara filosofis, pohon-pohon yang ditanam ini adalah cara untuk menyayangi anak cucu kita di tengah isu climate change (perubahan iklim).

"Pohon-pohon ini akan terus memproduksi oksigen yang dihirup banyak orang dan itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua,” kata CEO Buana Kassiti Group itu pada penanaman simbolis 1.000 pohon di kawasan Parapuar bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

Hadir dalam acara puncak gala dinner Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat, Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu
Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BP Tapera dan perwakilan DPD REI seluruh Indonesia.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Ruko Multiguna Taman Tekno X, BSD City (Foto: Dok. Sinar Mas Land)
Ruko Multiguna Taman Tekno X, BSD City (Foto: Dok. Sinar Mas Land)
Ruang Kantor (Foto: Dok. Freepik.com)
Ruang Kantor (Foto: Dok. Freepik.com)