RealEstat.id (Jakarta) – Merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp18,775 triliun yang bersumber dari APBN.
Alokasi investasi di 2025 ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8% terhadap backlog kepemilikan rumah MBR.
Menurut Heru Pudyo Nugroho, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), badan yang dipimpinnya sangat mendukung kebijakan program pembiayaan perumahan yang diusung oleh pemerintah.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Prabowo Dinilai Muskil Tanpa Kementerian Khusus Perumahan
Mengutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan.
Beberapa alternatif kebijakan tersebut antara lain: Skema tiering suku bunga/marjin KPR FLPP dan pembatasan waktu masa subsidi, skema FLPP dana abadi, pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi dan meningkatkan pembiayaan perumahan yang berasal dari non APBN blended financing dalam Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP).
Tujuannya, untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Kebijakan program pembiayaan perumahan yang akan diusung oleh pemerintah ini adalah sebagai terobosan pembiayaan mengatasi backlog perumahan, meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah dan mengaktifkan sumber-sumber dana lainnya di luar APBN.
Baca Juga: BP Tapera: Pembiayaan Perumahan Masyarakat Capai Rp142,11 Triliun
“BP Tapera saat ini tengah menggodok skema creative financing guna mengembangkan proses bisnisnya lebih luas. Kami bersama dengan Komite dan para stakeholder secara intens terus merumuskan dan mempersiapkan regulasinya,” ujar Heru Pudyo Nugroho.
BP Tapera, ungkap Heru, saat ini dalam proses menyempurnakan tata kelola menuju Badan single housing financing, dimana nantinya seluruh pembiayaan perumahan akan dikelola oleh BP Tapera.
“Jadi ke depan tidak hanya sekadar mengelola tabungan perumahan saja tetapi juga pembiayaan perumahan kreatif lainnya,” tuturnya, menambahkan.
Lebih lanjut, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, BP Tapera sangat berkomitmen penuh dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada MBR.
Baca Juga: Hadirkan Hunian Efisien, Produktif, dan Sehat, Konsep TOD Adalah Kunci Atasi Backlog Perumahan
Kami terus meningkatkan layanan dan sedang menyiapkan berbagai rancangan skema pembiayaan pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmatinya,” katanya.
BP Tapera terhitung per Agustus 2024 telah menyalurkan 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 triliun, yang terdiri dari pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayan Perumahan (FLPP) sebanyak 115.065 unit rumah senilai Rp14,028 triliun dan Pembiayaan Tapera sebanyak 4.035 unit rumah senilai Rp671,45 miliar.
Penyaluran FLPP untuk tahun 2024 ini telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota yang terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
