RealEstat.id (Jakarta) – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9,25 triliun di 2024 mendatang.
Sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat pun bakal dilakukan, antara lain rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), rumah swadaya, rumah umum dan komersial serta dukungan teknis lainnya.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menerangkan, ada sejumlah target prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2024.
Baca Juga: Turun, Anggaran Ditjen Perumahan di 2024 'Hanya' Rp6,19 Triliun
"Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia," kata Iwan saat menyampaikan Program Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan, ada sejumlah program yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan rumah susun (Rusun) sebesar Rp7,05 triliun yang akan digunakan untuk lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 2.585 unit atau 47 tower dan lanjutan pembangunan Rusun Multi Years Contract (MYC) 2023 - 2024 sebanyak 2.316 unit atau 56 tower.
Selain juga juga ada program pembangunan rumah khusus (Rusus) sebesar Rp276 miliar untuk lanjutan pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN sebanyak 36 unit dan lanjutan pembangunan Rumah Khusus terdampak bencana dan/atau konflik sosial di Lebak, Banten dan Pulau Haruku sebanyak 553 unit.
Baca Juga: Kementerian PUPR Jamin Kualitas dan Standarisasi Teknis Rusun
Guna meningkatkan kualitas rumah swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan juga akan kembali melaksanakan pembangunan rumah swadaya senilai Rp1 triliun dan akan diusulkan naik menjadi Rp1,2 triliun.
Untuk pembangunan rumah swadaya akan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Program Padat Karya semula 45.872 unit diusulkan menjadi 55.046 unit.
Selanjutnya untuk program pembangunan Rumah Umum dan Komersial senilai Rp298 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang semula 26.736 unit menjadi Rp198 miliar untuk 17.776 unit untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di beberapa provinsi dalam rangka mendukung capaian Program Sejuta Rumah (PSR) bagi MBR.
Baca Juga: Habiskan Rp28,7 Triliun, Pemerintah Bangun 2.169 Tower Rusun
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk dukungan teknis lainnya semula sebesar Rp272 miliar yang akan dilakukan efektivitas menjadi Rp172 miliar untuk pelaksanaan kegiatan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan dan Program Penyelenggaraan Perumahan. Sedangkan untuk dukungan manajemen Rp355 miliar untuk pembayaran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor.
"Kami juga akan mendorong Program Padat Karya guna mendorong masyarakat agar bisa terlibat dan bekerja dalam pembangunan rumah swadaya," kata Iwan Suprijanto.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
