Cuma Rp350 Ribu per Bulan, ASN Kementerian Keuangan Jayapura Kini Bisa Huni Rusun

Sewa Rusun dinilai ASN Kementerian Keuangan lebih murah dibanding menyewa rumah di kawasan Jayapura yang rata-rata harganya mencapai Rp35 juta per tahun.

Rusun ASN Kementerian Keuangan di Jayapura, Papua (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rusun ASN Kementerian Keuangan di Jayapura, Papua (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Jayapura) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meeresmikan rumah susun (Rusun) guna memberikan dukungan penyediaan hunian layak bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkeu di Jayapura, Papua.

Rusun khusus ASN Kementerian Keuangan yang dibangun di Jayapura tersebut telah dilengkapi dengan meubelair serta fasilitas yang memadai dan biaya sewa yang terjangkau Rp350.000 per bulan.

Salah seorang penghuni Rusun ASN Kemenkeu, Bhian Sukmah (31 tahun) menyatakan pembangunan Rusun yang dilaksanakan Kementerian PUPR sangat bermanfaat bagi para abdi negara.

Pria yang menjabat sebagai Pelaksana Kanwil DJKN Papua-Papua Barat - Maluku tersebut fasilitasnya yang ada di dalam unit Rusun sudah lengkap dan lokasinya juga tidak jauh dari kantor sehingga nyaman untuk dihuni bersama keluarga.

Baca Juga: Diresmikan, Rusun ASN Kejaksaan Tinggi Jambi Siap Dihuni

Dia juga mengaku kerasan tinggal di Rusun ini karena fasilitasnya sudah lengkap dan disetiap kamar juga sudah ada tempat tidur serta kasur dan bantal, lemari pakaian, meja dan kursi makan serta kamar mandi yang bersih.

"Dengan demikian, saya dan keluarga cukup masuk dan membawa pakaian secukupnya dan tidak perlu membeli meubelair lagi dan jarak ke kantor juga tidak terlalu jauh,” ujarnya saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Rusun Kemenkeu, Jayapura, Papua, Kamis (1/2/2024).

Pria yang sudah bertugas empat tahun di Jayapura tersebut bercerita sebelum tinggal di Rusun dia tinggal di salah satu rumah dinas bersama dengan tiga teman lainnya di satu rumah, sehingga tidak bisa membawa keluarganya ke Jayapura karena harus berbagi bersama teman. Setelah mendapatkan Rusun ini dirinya langsung memberi kabar ke keluarganya untuk tinggal bersama.

"Saya dan keluarga sangat bersyukur sehingga tidak tinggal berjauhan lagi setelah mendapat Rusun ini. Sebelumnya saya pernah mencari tempat tinggal sendiri di sini tapi harga rata-rata untuk sewa satu rumah per tahun Rp35 juta, sedangkan biaya sewa rusun ini hanya Rp350 ribu per bulan,” terangnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun Rusun ASN Kejati Bengkulu, Rampung di 2024

Hal senada juga disampaikan oleh salah staf Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Idham Aulia (31 tahun). Dirinya mengaku sudah bertugas di Jayapura selama delapan tahun dan sangat bersyukur bisa tinggal di hunian yang terjangkau.

Idham menjelaskan, sebelumnya dirinya tinggal bersama istri dan anak di rumah orangtua. Dia mengaku sulit mencari tempat tinggal yang terjangkau di Jayapura ini karena harga sewa yang mahal.

“Kami senang Kementerian PUPR bersama Kemenkeu berkolaborasi untuk menciptakan hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Apalagi kami para ASN harus siap ditempat tugaskan dimana saja dan saya juga berharap Rusun seperti ini bisa segera dibangun di daerah lain untuk rekan-rekan kami di seluruh Indonesia,” harapnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menyatakan pembangunan Rusun ini merupakan wujud sinergitas Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan dalam hal upaya penyelenggaraan hunian yang layak dan terjangkau untuk ASN di Jayapura.

Baca Juga: Dipercepat, Kementerian PUPR: Pembangunan Rusun IKN Jaga Kelestarian Lingkungan

"Pembangunan Rumah Susun Kementerian Keuangan merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PUPR dalam meningkatkan semangat kerja, serta membentuk mental hidup bersama untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi nilai moral sehingga memberikan kontribusi positif bagi pencapaian misi Presiden untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia maju," terangnya.

Kementerian PUPR berharap agar Rusun Kementerian Keuangan ini dapat bermanfaat dan menjadi tempat mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pemanfaatan Rusun, imbuhnya, Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengalokasikan anggaran operasional, pemeliharaan, dan perawatan rumah susun, dengan menunjuk atau membentuk pengelola Rusun serta diharapkan dapat segera melengkapi dokumen serah terima aset untuk percepatan serah terima aset.

"Kementerian Keuangan diharapkan dapat memanfaatkan rumah susun sesuai dengan fungsinya serta merawat dan memelihara bangunan beserta meubelair dan PSU dengan baik," katanya.

Baca Juga: Kementerian PUPR Rampungkan 'Apartemen Transit Cibatu', Rusun MBR dan ASN di Purwakarta

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan Rusun ini dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua I dengan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Tahun 2022 – 2023.

Spesifikasi bangunan satu tower terdiri dari tiga lantai dengan 44 unit hunian tipe 36 dengan kapasitas 176 orang serta dilengkapi dengan 44 set meubelair, serta termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) lapangan bulutangkis, lapangan parkir, automatic sliding gate, genset 200 kVA, dan pengamanan 24 jam.

Sedangkan penyedia jasa konstruksi PT Lubuk Indah, penyedia jasa manajemen konstruksi oleh PT. Kencana Rancangtama Konsultan – CV. Rekayasa Teknik Papua KSO, dan penyedia jasa meubel PT. Integra Indocabinet.

"Kami harap para penghuni Rusun bisa tinggal dengan nyaman bersama keluarga. Selain itu kami juga minta agar aset yang ada ini bisa dirawat dengan baik," harapnya.

Baca Juga: Bangun PSU, Kementerian PUPR Fasilitasi Rumah Subsidi di 3 Wilayah di Papua

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah menyelesaikan pembangunan Rusun untuk ASN Kementerian Keuangan.

Pembangunan Rusun dinilai sangat membantu dan akan meningkatkan kinerja para ASN yang bertugas untuk pengelolaan keuangan negara dan melayani masyarakat secara optimal di Jayapura.

Dia mengatakan, setelah serah kelola ini, Kemenkeu secepatnya akan persiapkan untuk serah terima sehingga aset yang tercatat jelas. Di samping itu, saat ini pihaknya juga telah menyiapkan Satker sebagai penanggung jawab Rusun yang kemudian akan membentuk manajemen pengelola rusun yang beranggotakan pejabat/pegawai keterwakilan dari Satker Kemenkeu di wilayah bersangkutan.

"Dan kami akan meminta para ASN yang nanti akan tinggal di Rusun ini untuk menjaga dan merawat Rusun, PSU dan meubelairnya dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Ilustrasi rumah layak huni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. (Sumber: BP Tapera)
Ilustrasi rumah layak huni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. (Sumber: BP Tapera)
Kawasan kumuh (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Kawasan kumuh (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Ilustrasi perumahan menengah bawah. (Sumber: BP Tapera)
Ilustrasi perumahan menengah bawah. (Sumber: BP Tapera)