RealEstat.id (Jakarta) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja penyaluran dana Bendahara Umum Negara (BUN) dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kegiatan yang diselenggarakan bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DJPI) Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Kota Malang tersebut pada awal Kuartal III 2024.
Pelaksanaan monev penyaluran dana FLPP yang diinisiasi oleh BP Tapera ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 245 Tahun 2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Penggunaan Dana BUN.
Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan tingkat kesejahteraan dan dampak ekonomi masyarakat penerima bantuan pembiayaan perumahan FLPP dengan melaksanakan kunjungan lapangan secara langsung ke beberapa perumahan subsidi di Kota Malang dan sekitarnya pada minggu pertama Agustus 2024.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas, BP Tapera Evaluasi Kinerja Bank Penyalur
Dalam kunjungan lapangan, tim monev meninjau beberapa lokasi perumahan, antara lain:
● Perumahan Griya Tama Pakis, yang telah memasuki usia lima tahun. Kondisi perumahan ini menunjukkan bahwa banyak rumah sudah direnovasi dan plakat rumah diganti karena telah memasuki tahap pemeliharaan jangka panjang.
● Perumahan Bakalan Regency 1, milik PT Bumi Mas Group, dengan status keterhunian 100%. Seluruh unit di perumahan ini telah dihuni oleh warganya, menandakan pencapaian dalam aspek pemanfaatan dan kepadatan hunian.
● Perumahan Indirisma Regency 2 Tahap 2, yang juga memiliki status keterhunian 100%. Perumahan ini terletak di lokasi strategis yang dekat dengan wisata alam, memberikan nilai tambah bagi penghuninya dengan akses ke keindahan alam sekitar.
● Perumahan Panorama Garden, yang berada di bawah naungan Asosiasi APERSI dan terletak dekat dengan beberapa lokasi layanan publik, memberikan kemudahan akses bagi penghuninya.
Baca Juga: Ini Dia, Cara Mudah Dapat Rumah Tapera
Setelah kunjungan lapangan, hasil monitoring dievaluasi melalui kegiatan sharing session yang dihadiri oleh Komisaris BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman; Kepala Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi Pemda/BUMD Dit. SMI R. Naufal; Kepala Seksi KND IIA DJKN, Ashadi Nurcahyanto; Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Iwan Handoko; Kepala Divisi Manajemen Kredit PT SMF, Soraya Ramly; dan Vice Presiden Bisnis Syariah Bank Jatim M. Pramudya Iskandar.
Dalam sambutannya, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa tugas dan fungsi pelaksanaan monev BUN ini antara lain adalah untuk meninjau penyaluran dana FLPP dari tiga aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.
Di antara ketiga aspek tersebut, aspek manfaat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan monev ini, yaitu untuk mengetahui secara langsung perubahan taraf hidup masyarakat penerima dana BUN melalui program bantuan pembiayaan kepemilikan perumahan FLPP.
“Saya kira hal ini akan semakin meningkatkan kualitas tata kelola, kualitas delivery output, serta kualitas kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh debitur dari penyaluran dana FLPP. Ini akan tercermin pada ketersediaan rumah yang berkualitas, memenuhi standar kesehatan dan standar hidup yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Lebih Baik Cicil Rumah Daripada Bayar Kontrakan Tiap Bulan, Ini Buktinya
Sebagai bagian dari evaluasi, tim monev juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat. Salah satu responden, Muhammad, seorang penghuni Perumahan Indirisma Regency 2, memberikan tanggapannya:
"Program FLPP sangat membantu kami untuk memiliki rumah yang layak. Kami merasa beruntung karena perumahan ini dekat dengan tempat wisata alam, yang membuat lingkungan kami lebih nyaman dan sehat. Selain itu, proses pengajuan KPR FLPP relatif mudah dan terjangkau, yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ujar Muhammad.
Sementara itu, aspek implementasi bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kinerja penggunaan dana BUN, termasuk penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan target capaian, serta realisasi penyaluran dana BUN.
Dari sisi aspek implementasi, sejak tahun 2010 hingga 30 Juni 2024, Program KPR FLPP telah menyalurkan sebanyak 1.482.299 unit atau senilai Rp136,82 Triliun untuk pembiayaan KPR bagi MBR yang tersebar di seluruh Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi ketiga terbesar dalam penyaluran FLPP setelah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
“FLPP ini saya kira merupakan sebuah investasi pemerintah jangka panjang yang merupakan aktualisasi kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan perumahan, khususnya untuk kelompok masyarakat bawah. Upaya ini akan terus dilanjutkan,” jelas Heru Pudyo Nugroho.
Baca Juga: Dana Abadi Perumahan Diwacanakan: Apa dan Bagaimana Implementasinya?
Komisioner BP Tapera juga menyebutkan bahwa pemantauan aspek konteks mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengetahui relevansi antara dinamika perkembangan keadaan atau kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, program ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.
Di antaranya, cicilan KPR yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata penghasilan di Malang menjadi salah satu perhatian. Harapan warga terhadap program ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan rumah subsidi yang lebih terjangkau dan berkualitas.
Selain itu, diperlukan bantuan edukasi inklusi keuangan agar pekerja mandiri atau sektor informal dapat mengakses KPR FLPP dengan lebih baik.
“Berdasarkan pengalaman salah satu pengembang, untuk pekerja mandiri atau sektor informal, diperlukan edukasi inklusi keuangan agar mereka memiliki rekam jejak di perbankan (bankable). Dengan demikian, perbankan dapat memperoleh dokumentasi atau catatan keuangan dalam rangka melakukan penilaian kapasitas pembayaran untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat KPR FLPP dari sektor ini,” pungkas Komisioner BP Tapera.
Sebagai informasi, penyaluran dana FLPP per 31 Juli 2024 telah mencapai 109.719 unit senilai Rp13,369 triliun dan penyaluran pembiayaan Tapera dalam periode yang sama sebanyak 3.249 unit senilai Rp539,28 miliar.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
