RealEstat.id (Jakarta) – Pakar Properti Nasional, Panangian Simanungkalit mengapresiasi program perumahan yang dibeberkan tiga pasangan calon presiden (Capres) yang akan bertarung di ajang pilpres, Februari 2024.
Menurutnya, ketiga pasangan Capres telah memasukkan perumahan rakyat sebagai salah satu program prioritas dalam Pemerintahan mereka yang akan datang.
"Ini berarti, para calon presiden sudah menganggap bahwa perumahan merupakan program unggulan yang mampu memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Panangian Simanungkalit kepada awak media, Selasa (7/11/2023).
Baca Juga: Backlog Perumahan Jalan di Tempat, Panangian Simanungkalit Beberkan Sejumlah Strategi
Menurutnya, visi dan misi seperti ini tidak ditemukan pada dua ajang Pilpres sebelumnya, yakni di 2014 dan 2019. Hal ini terlihat dari dileburnya sektor perumahan dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat—yang membuat perumahan menjadi "anak tiri".
"Jika melihat dua Pemilu sebelumnya, belum ada Pemilu yang pro perumahan seperti sekarang ini. Meskipun program perumahan yang mereka usung mungkin masih mentah dan butuh perlu waktu untuk direalisasikan, namun kita harus mengapresiasi kesadaran kolektif yang mulai tumbuh dari para elit politik untuk menggelorakan program perumahan,” paparnya.
Dalam beberapa periode pemerintahan belakangan ini, imbuhnya, urusan pemenuhan perumahan bagi masyarakat hampir tak tersentuh oleh calon Presiden dan Wakil Presiden dalam program dan target mereka.
"Bahkan untuk sekadar memasukkan isu perumahan dalam daftar janji pun mereka lupa. Namun melihat visi-misinya sekarang ini, kita patut berharap dan memberikan apresiasi kepada mereka,” ungkapnya.
Baca Juga: Kementerian Perumahan Rakyat: Layakkah Dihidupkan Kembali?
Menurut Panangian, memang sudah seharusnya sektor properti ataupun perumahan dijadikan isu utama, karena permasalahan di sektor perumahan ini tak pernah habis.
“Isu perumahan sejatinya juga merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana. Karena bergeraknya sektor properti dan perumahan dapat berkontribusi besar dalam menggerakan perekonomian nasional. bahkan sektor ini juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja,” terangnya.
Kontribusi Sektor Properti Terhadap Ekonomi Nasional
Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang dirilis Mei 2023 menyebut, sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan selama periode 2018 - 2022 berkontribusi terhadap penciptaan nilai output perekonomian (omset) sebesar Rp4.740 - Rp5.788 triliun per tahun.
Kontribusi Sektor Properti terhadap PDB Nasional selama periode 2018 - 2022 sebesar Rp2.349 - Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,63% - 16,30% dibandingkan dengan PDB Nasional.
Dari sisi pendapatan pekerja, kontribusi Sektor Properti sebesar Rp938 - Rp1.147 triliun per tahun. Sementara dari sisi tenaga kerja, Sektor Properti menyediakan kesempatan kerja 13,8 juta orang per tahun atau setara dengan 9,6% angkatan kerja nasional tahun 2022 atau 10,2% penduduk bekerja tahun 2022.
Baca Juga: Asosiasi Pengembang Ungkap Sejumlah Kendala Sektor Perumahan yang Harus Diatasi Pemerintah
Sektor Properti serta efek penggandanya selama periode 2018 - 2022 menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp185 triliun per tahun atau setara 9,26% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat.
Untuk pemerintah daerah, Sektor Properti serta efek penggandanya berkontribusi menciptakan PAD bagi pemerintah daerah sekitar Rp92 triliun per tahun atau setara dengan 31,86% dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pada kondisi tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54%. Apabila Sektor Properti tidak beroperasi, maka tingkat kemiskinan menjadi 17,37%. Selisih antara keduanya sebesar 7,83% disinyalir menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
“Dari data ini bisa kita lihat betapa besarnya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional. Jadi memang kita bersyukur juga ketiga pasangan ini memasukan properti atau perumahan ke dalam program prioritas mereka. Artinya kini ada sedikit progres yang mengembirakan. Tema perumahan sudah mulai disinggung-singgung, meski belum dalam porsi yang besar,” jelas Panangian.
Baca Juga: Soroti 7 Isu Strategis, Ini Rekomendasi The HUD Institute Terkait Perkotaan dan Perumahan Rakyat
Mengupas Program Perumahan Tiga Kandidat Capres
Lebih lanjut, Panangian mengatakan, pasangan Capres/Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian (dalam lima tahun), mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, serta ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.
Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar fokus untuk menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta unit, menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z, akan disiapkan minimal dua juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.
Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto - Gibran memiliki beberapa program yang tampak lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan.
Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, ppasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.
Baca Juga: Pemda Perlu Fasilitasi Penyediaan Lahan Untuk Program Perumahan
“Saya rasa, yang paling realistis dari ketiga pasangan ini adalah program Parbowo - Gibran. Pasalnya mereka membangun dari desa. Jadi mereka mencoba mengekpresikan visinya bukan kapitalis. Ini luar biasa. pembangunan dari desa ini juga diyakini bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan,” tegas Panangian.
Anggota Dewan Pakar dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo - Gibran ini juga memaparkan, Prabowo - Gibran kelihatannya sudah sangat menyadari tugas pemerintah ke depan dalam mengatasi persoalan perumahan yang semakin kusut akan sangat berat.
"Beberapa waktu lalu kepada mereka (Prabowo - Gibran), saya mengusulkan juga bahwa pemerintah yang akan datang minimal membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahunnya," ungkapnya.
Mengapa harus 1,3 juta unit per tahun? Karena kalau tidak, maka tidak akan ada pengurangan backlog sejak pemerintahan Presiden Soeharto sampai pemerintahan yang sekarang.
Baca Juga: Kementerian PUPR Susun Roadmap Reformasi Birokrasi Sektor Perumahan
"Saya sebagai pengamat mencoba mengusulkan supaya kita membangun 500 ribu unit landed house, 500 ribu unit Rusunami dan 3 juta rumah di pedesaan. Sementara dana subsidi 500 Ribu unit landed house Rp50 triliun, Subsidi 500 ribu unit Rusunami Rp36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp101 triliun per tahun," paparnya.
Cara yang paling sederhana, imbuh Panangian, adalah dengan menambah jumlah subsidi perumahan. Sebagai informasi, subsidi perumahan Indonesia hanya Rp20 triliun. Jika dibandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 triliun, perumahan tidak sampai 3%.
“Bandingkan juga dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang paling dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10%. Idealnya kalau bisa mendekati 10%. Tapi kan enggak mungkin. Paling tidak Rp40 triliun sampai 50 triliun, atau paling enggak tiga kali lipat dari sekarang,” pungkas Panangian.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
