RealEstat.id (Jakarta) – Asosiasi Pengembang Perumahanan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) berkomitmen untuk berperan aktif dalam program Pembangunan 3 Juta Unit Rumah yang dibesut pemerintahan Prabowo-Gibran.
Junaidi Abdillah, Ketua Umum APERSI mengakui, program perumahan ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil dilakukan.
"Kita bisa mencapainya bersama dengan cara bersinergi antara seluruh stakeholder industri perumahan di Tanah Air," tutur Junaidi Abdillah, optimistis.
Menurutnya, penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan upaya pemerintah mewujudkan amanat Undang-undang.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Prabowo Dinilai Muskil Tanpa Kementerian Khusus Perumahan
"Upaya ini perlu dijadikan prioritas pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta," tuturnya.
Sebagaimana telah diinformasikan saat kampanye, program 3 juta rumah terbagi menjadi dua juta unit rumah di pedesaan dan pesisir, sementara satu juta unit rumah di perkotaan.
Junaidi Abdillah meyakini, target tersebut bisa terwujud asalkan semua stakeholder properti di Indonesia bersinergi demi rumah bagi rakyat.
“APERSI sebagai wadah pengembang yang fokus pada pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan memainkan peran penting,” tegas Junaidi,
Dia pun menjelaskan bahwa 80% anggota APERSI yang secara total berjumlah 3 ribuan, fokus membangun rumah kelas menengah bawah.
Baca Juga: Dihadiri Anies Baswedan, Rakernas APERSI Pertanyakan Nasib Perumahan Rakyat di 2024
Peran Penting Bank BTN
Selain itu, menurut Junaidi, stakeholder yang memiliki peran penting dalam ekosistem perumahan adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Pasalnya, bank pelat merah ini dinilai memiliki rekam jejak panjang dalam pembangunan perumahan rakyat di Indonesia.
"Selama ini, BTN telah memainkan perannya dengan baik, berkontribusi memberikan pembiayaan bagi MBR melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan kontruksi bagi pengembang, khususnya anggota APERSI," tuturnya.
Menurut Junaidi Abdillah, pencapaian Bank BTN dalam menyalurkan KPR diraih dengan tidak mudah.
Hal ini terkait dengan peran dan mandat pemerintah kepada Bank BTN sebagai penyedia rumah untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama MBR.
Baca Juga: Kementerian PUPR: KPR Subsidi BTN Jadi Andalan Program Sejuta Rumah
Kendati demikian, ini merupakan tugas mulia pemerintah yang dimainkan BTN dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan rumah yang terjangkau
“Hingga kini hampir semua anggota APERSI memanfaatkan pembiayaan yang ada di BTN. Ini menjadi bukti bahwa perbankan dan pengembang seperti dua sisi koin yang tak terpisahkan,” tegas Junaidi.
Dia menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 185 subsektor industri yang tentu saja berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja—karena dibutuhkan lima pekerja untuk pembangunan setiap satu unit rumah—sektor perumahan juga meningkatkan penerimaan negara dan daerah dari pemasukan pajak, yang membuat roda ekonomi bergerak.
"Nah, sinergi pembangunan perumahan yang dikembangkan APERSI bersama Bank BTN selama ini juga sudah masuk hingga ke pelosok-pelosok daerah," jelasnya.
Baca Juga: Bukukan Kredit Rp352 Triliun, BTN Cetak Laba Rp1,5 Triliun di Semester I 2024
Junaidi berharap sinergi antara stakeholder perumahan yang telah dilakukan selama ini dapat terus melahirkan kinerja positif dan melahirkan ide-ide serta inovasi pembiayaan seperti yang selama ini sudah dilakukan BTN kepada masyarakat maupun kepada pengembang.
“Kami berharap, pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang selama ini kurang mendapat pasokan rumah murah terjangkau bisa terpenuhi dan tak hanya menggairahkan ekonomi daerah tersebut, namun juga memberikan peluang bagi pengembang perumahan di daerah-daerah,” jelas Junaidi.
Dengan menjadikan perumahan sebagai prioritas pembangunan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat hingga ke seluruh daerah, sehingga pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Air dapat tercapai.
“Harapannya, pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang selama ini kurang mendapat pasokan rumah murah terjangkau dapat semakin gencar dan menggairahkan tak hanya pemerintah daerah, namun juga pengembang perumahan daerah,” pungkas Junaidi.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
