RealEstat.id (Medan) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Sumatera Utara terus berupaya melaksanakan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau lebih dikenal dengan nama Program Bedah Rumah.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19, meskipun di masa pandemi ini kita tetap berusaha untuk memaksimalkan program BSPS.
Baca Juga: Program BSPS di Sumatera Barat Sasar 3.772 RTLH di 10 Kabupaten/Kota
"Kami ingin meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak huni,” jelas Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Khalawi menjelaskan program BSPS tahun 2020 di Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp126 miliar untuk pembangunan 7.077 unit RTLH (rumah tidak layak huni) yang tersebar di 15 kabupaten di Sumatera Utara, sedangkan progres fisiknya telah mencapai 90%.
“Dalam penyaluran dana BSPS ini tidak adanya pungutan biaya sama sekali jadi masyarakat bisa berswadaya dalam membangun rumahnya,” ujarnya saat meninjau program bedah rumah, sekaligus memasang peneng BSPS di Desa Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun 1.765 Sarhunta Danau Toba
Sebagai informasi penyaluran program BSPS di Sumatera Utara terbagi di 15 Kabupaten/Kota, diantaranya Kota Hubang Hasandutan (2000 unit), Kota Langkat (200 unit), Kota Tapanuli Selatan (250 unit), Kota Karo (872 unit), Kota Simalungun (335 unit), Kota Tapanuli Utara (1.200 unit), Kabupaten Samosir 500 unit, Kabupaten Nias Selatan (250 unit), Kabupaten Toba (410 unit), Kabupaten Batubara (140 unit), Kabupaten Padang Lawas Utara (200 unit), Kabupaten Serdang Badagai (300 unit), Kabupaten Padang Lawas (220 unit), Kota Sibolga (100 unit), dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (100 unit).
“Kami berharap ke depan program BSPS ini dapat lebih memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat ekonomi lemah dalam hal rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni di Sumatra Utara,” kata Khalawi berharap.
