RealEstat.id (Jakarta) – Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tidak selalu menjamin ketahanan keuangan rumah tangga.
Riset Populix mengungkapkan, 23,2% rumah tangga perkotaan masuk kategori vulnerable non-poor, yakni kelompok berpenghasilan cukup, tetapi tidak memiliki cadangan keuangan untuk bertahan jika sumber pendapatan utama terhenti.
Temuan dalam kajian Urban Household Resilience Assessment 2026 tersebut menunjukkan, kelompok ini memiliki pengeluaran minimal Rp3 juta per bulan, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup selama tiga bulan tanpa penghasilan utama.
Kondisi tersebut membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi, meskipun secara kasatmata masih tergolong mampu.
Dari 1.000 rumah tangga urban yang diteliti, terdapat 232 rumah tangga dalam kategori tersebut. Jumlahnya empat kali lebih banyak dibandingkan kelompok rumah tangga berpengeluaran rendah yang juga mengalami kerentanan finansial.
Baca Juga: Merdeka Finansial Dimulai dari Rumah: Ini Cara Memilih Hunian Sesuai Kemampuan
Policy & Social Researcher Populix, Anisa Dwi Ariyani, mengatakan kerentanan ekonomi tidak selalu ditandai dengan kehilangan pekerjaan atau penurunan pengeluaran secara drastis.
“Keterbatasan tabungan dan kemampuan bertahan ketika pendapatan terganggu justru menjadi persoalan yang kerap luput dari perhatian,” katanya.
Ketahanan Ekonomi Tertekan
Secara keseluruhan, Household Resilience Index rumah tangga urban mencatat skor 69,4 dari 100. Angka ini mendekati kategori tangguh, tetapi lebih banyak ditopang oleh upaya mandiri masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Sebanyak 98,7% responden mengaku mengencangkan anggaran, sedangkan 97,2% berupaya mencari penghasilan tambahan.
Namun, skor keamanan kebutuhan dasar hanya mencapai 48,8, menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap kebutuhan pokok.
Baca Juga: Kepemilikan Rumah jadi Solusi Finansial untuk Gen Z ditengah Himpitan Sandwich Generation
Dampaknya terlihat dari pengorbanan kebutuhan penting. Dalam enam bulan terakhir, 50,2% responden menunda pengobatan karena keterbatasan biaya, 80,4% mengurangi porsi makan, dan 23,1% menunggak biaya pendidikan.
Tekanan ekonomi tersebut juga tidak selalu berkaitan dengan PHK. Sebanyak 60,1% responden mengalami guncangan pendapatan dalam 12 bulan terakhir, sementara kasus PHK yang dialami responden maupun pasangannya hanya 3,9%.
Penurunan jam kerja, hilangnya uang lembur, berkurangnya komisi atau pesanan, serta melemahnya usaha keluarga menjadi sejumlah pemicu berkurangnya pendapatan. Pada saat bersamaan, 96,1% responden merasakan kenaikan harga bahan pangan.
Ketergantungan pada Pembiayaan Meningkat
Keterbatasan tabungan dan tekanan pendapatan turut mendorong rumah tangga mengandalkan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Riset Populix mencatat 86,8% responden menggunakan layanan pembiayaan dalam enam bulan terakhir, mulai dari paylater, kartu kredit, pinjaman online (pinjol), hingga pinjaman dari kerabat. Bahkan, 77,8% responden masih memiliki cicilan aktif.
Baca Juga: Pentingnya Literasi Finansial Untuk Tingkatkan Pemasaran Properti
Penggunaan paylater mencapai 60,1%, sedangkan pinjol sebesar 26,1%. Menariknya, tingkat penggunaan pinjol paling tinggi justru ditemukan pada kelompok vulnerable non-poor, yakni 30,6%.
Populix menilai pembiayaan memang dapat membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek. Namun, ketergantungan terhadap utang dan penumpukan cicilan berpotensi memperberat kondisi keuangan pada periode berikutnya.
Kelompok Rentan Justru Minim Bantuan
Persoalan lain yang disoroti adalah belum optimalnya penyaluran perlindungan sosial. Riset mencatat hanya 21,7% rumah tangga rentan yang menerima bantuan pemerintah atau CSR dalam setahun terakhir. Sebaliknya, penerima bantuan pada kelompok tangguh mencapai 46,9%.
Bahkan, 63,4% rumah tangga kategori vulnerable non-poor mengaku belum pernah menerima program bantuan apa pun. Sebanyak 63,9% rumah tangga rentan juga mengaku tidak memahami cara mengakses bantuan sosial.
Menurut Anisa, kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem perlindungan sosial yang mampu mengidentifikasi kerentanan sebelum rumah tangga jatuh dalam kesulitan ekonomi yang lebih berat.
Baca Juga: Cerdas Mengelola Keuangan di Pertengahan Tahun: Cash Flow Terjaga, Cicilan KPR Lancar
Populix merekomendasikan pemerintah memasukkan kemampuan bertahan tanpa pendapatan utama dan jumlah sumber penghasilan aktif sebagai indikator tambahan dalam pendataan sosial-ekonomi.
Selain itu, terdapat delapan indikator kerentanan yang perlu dipantau, yakni penurunan pendapatan, cadangan keuangan kurang dari tiga bulan, ketergantungan pada satu sumber penghasilan, cicilan ganda, penundaan pengobatan, penurunan kualitas makanan, tunggakan pendidikan, serta tidak adanya dukungan darurat.
Sebanyak 48% responden dalam studi tersebut telah menunjukkan sedikitnya tiga indikator kerentanan.
Populix juga mendorong agar perlindungan sosial lebih mengutamakan kebutuhan esensial, antara lain bantuan biaya kesehatan, keringanan biaya pendidikan, serta bantuan darurat bagi pekerja yang mengalami penurunan pendapatan.
Dengan pendekatan tersebut, perlindungan sosial diharapkan tidak hanya menyasar masyarakat yang sudah jatuh miskin, tetapi juga rumah tangga yang masih berpenghasilan namun memiliki daya tahan keuangan terbatas.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News








