RealEstat.id (Jakarta) – Digitalisasi layanan pertanahan semestinya menghadirkan transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum. Namun, praktik suap masih membayangi pengurusan hak atas tanah.
Kasus dugaan korupsi pengurusan HGB dan pembukaan blokir lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor yang ditangani KPK pada September 2026 memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi belum tentu sejalan dengan perbaikan integritas birokrasi.
Persoalannya ternyata bukan semata-mata digitalisasi layanan pertanahan melalui teknologi, melainkan bagaimana kewenangan dijalankan dan diawasi.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pertanahan diharapkan menyederhanakan prosedur, mempercepat proses, dan membuka akses informasi.
Baca Juga: Developer Ingkar Janji, Ini Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Konsumen Properti
Setiap permohonan semestinya memiliki rekam jejak yang jelas, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga keputusan. Pemohon juga berhak mengetahui persyaratan, biaya resmi, dan jangka waktu penyelesaian.
Sistem digital dapat mengurangi interaksi langsung dan mempersempit peluang transaksi di luar ketentuan. Namun, teknologi bukan jaminan hilangnya penyimpangan.
Sistem secanggih apa pun tetap memiliki celah apabila kewenangan digunakan secara subjektif dan keputusan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pengurusan dan perpanjangan HGB, pemblokiran maupun pembukaan blokir harus didasarkan pada persyaratan dan alasan hukum yang terukur. Keputusan tidak boleh dipengaruhi kedekatan, intervensi, ataupun imbalan.
Karena itu, keberhasilan digitalisasi bukan diukur dari jumlah aplikasi atau kecepatan layanan pertanahan, melainkan dari transparansi proses, kesetaraan perlakuan, dan akuntabilitas keputusan.
Baca Juga: Amankah Membeli Rumah Lewat Lelang Jaminan KPR? Kenali Lima Risiko Hukumnya!
Perspektif Rule of Law
Suap dalam pelayanan pertanahan bukan sekadar persoalan moral individu, tetapi juga menunjukkan persoalan mendasar dalam penerapan prinsip negara hukum (Rule of Law).
Ketika kewenangan publik digunakan untuk memberikan keuntungan khusus, kesetaraan di hadapan hukum menjadi terancam.
Pemikiran Friedrich A. Hayek relevan untuk membaca persoalan tersebut. Hayek menekankan bahwa hukum harus bersifat umum, jelas, dapat diketahui sebelumnya, dan berlaku setara.
Kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh aturan agar tidak dijalankan berdasarkan kehendak atau kepentingan pribadi pejabat.
Dalam pelayanan pertanahan, prinsip ini menuntut standar yang konsisten bagi setiap pemohon. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, perubahan prosedur tanpa dasar hukum, ataupun keputusan yang hanya dapat diperoleh melalui kedekatan dengan pejabat. Setiap tindakan administrasi harus memiliki dasar hukum dan dapat diuji.
Apabila intervensi dan transaksi masih menentukan hasil pelayanan, digitalisasi hanya mengubah cara kerja birokrasi, bukan memperbaiki kualitas negara hukum. Teknologi harus memperkuat kepastian aturan sekaligus membatasi peluang penyalahgunaan kewenangan.
Baca Juga: Cegah Sengketa, Ini Strategi Penting Bagi Developer dalam Menjaga Mitra dan Konsumen
Ruang Perbaikan
Digitalisasi tidak boleh sekadar memindahkan prosedur manual ke sistem elektronik. Pembenahan harus menyentuh tata kelola, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Pertama, standar pelayanan harus diumumkan secara terbuka. Persyaratan, biaya, tahapan, penanggung jawab, dan target waktu harus mudah diakses agar tidak ada ruang bagi pungutan di luar ketentuan.
Kedua, seluruh tahapan permohonan harus tercatat. Sistem perlu merekam petugas, waktu pemrosesan, perubahan data, serta alasan penundaan atau penolakan sehingga setiap keputusan dapat ditelusuri dan diaudit.
Ketiga, pengawasan internal dan kanal pengaduan harus diperkuat. Masyarakat memerlukan saluran yang aman untuk melaporkan pungutan liar dan intervensi. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara objektif, bukan berhenti sebagai formalitas administratif.
Keempat, pengendalian berbasis risiko perlu difokuskan pada layanan yang rawan disalahgunakan, seperti penerbitan dan perpanjangan HGB, pemblokiran, pembukaan blokir, serta peralihan hak.
Baca Juga: Ketidakpastian Hukum Tata Ruang: Ancaman bagi Kepastian Investasi Properti
Pemeriksaan berlapis, pemisahan fungsi, audit berkala, keamanan sistem, dan perlindungan data harus menjadi bagian dari pengendalian.
Indikator keberhasilan juga perlu diperluas. Penilaian tidak cukup berdasarkan jumlah berkas yang diselesaikan, tetapi harus mencakup kepatuhan terhadap standar waktu, kualitas keputusan, pengaduan masyarakat, dan temuan audit. Dengan demikian, penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
Penutup
Keberhasilan digitalisasi harus dinilai dari kualitas tata kelola dan kepastian hukum, bukan semata-mata kecepatan pelayanan. Proses yang cepat tetapi tidak transparan bukanlah reformasi.
Bagi dunia usaha properti dan perbankan, kepastian pertanahan merupakan fondasi perlindungan investasi, keabsahan hak, keamanan agunan, dan mitigasi risiko hukum.
Teknologi dapat mempersempit ruang penyimpangan, tetapi tidak dapat menggantikan integritas aparatur dan penegakan hukum.
Digitalisasi harus memastikan bahwa kewenangan dijalankan berdasarkan aturan, bukan kedekatan, kekuasaan, atau imbalan. Sebab, kepastian hukum tidak boleh diperjualbelikan.
Artikel ini ditulis oleh: Juneidi D. Kamil, SH, ME, CRA.
Penulis adalah Property & Banking Law Practitioner, Legal Risk & Dispute Resolution Advisor yang berdomisili di Jakarta. Untuk berkorespondensi dan berkonsultasi, dapat disampaikan melalui email: kamiljuneidi@gmail.com
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
