RealEstat.id (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).
Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat penyediaan hunian terjangkau di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menyampaikan bahwa sepanjang tahun sebelumnya, pemerintah mencatat capaian positif dalam pembangunan rumah subsidi tapak, seiring tingginya minat dan permintaan masyarakat.
Namun, memasuki tahun 2026, arah kebijakan perumahan akan mulai difokuskan pada pengembangan rumah susun subsidi sebagai solusi hunian yang lebih relevan bagi kawasan perkotaan padat.
Baca Juga: Lahan 20 Hektare di Meikarta Jadi Lokasi Rumah Susun Subsidi, Strategis dan Dekat Kawasan Industri
“Dari data terlihat permintaan rumah subsidi tapak cukup bagus. Tahun ini kami akan mulai lebih fokus pada pembangunan rumah susun subsidi,” ujar Menteri PKP.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar Sirait mengapresiasi keseriusan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam menyiapkan proyek rusun subsidi di Kemayoran.
Dia menilai langkah Perumnas yang melakukan survei kepada calon konsumen sebagai upaya penting untuk memastikan kebijakan perumahan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perumusan kebijakan perumahan harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, termasuk dengan mendengarkan aspirasi terkait kebutuhan hunian dan kemampuan finansial calon penghuni.
Baca Juga: Solusi Baru Polemik PPPSRS Dalam Pengelolaan Rumah Susun
“Saya senang Perumnas sangat serius. Tahun lalu saya sudah datang ke sini dan meminta dilakukan survei kepada calon konsumen,” katanya.
Sejak awal Maruarar Sirait berharap, agar kebijakan negara ini turut mengajak rakyat untuk bicara, dan hal itu sudah dilakukan selama masa persiapan.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam hal pembiayaan.
Ia meminta agar besaran iuran pengelolaan lingkungan (IPL) ditetapkan secara wajar agar tidak membebani konsumen, serta mendorong agar masyarakat sekitar kawasan menjadi prioritas penerima manfaat.
Baca Juga: Rusun Cipta Griya Kedaung Diresmikan, Biaya Sewanya Terjangkau
“Masyarakat harus didengar, maunya apa, kemampuannya bagaimana. Rakyat harus dipermudah, termasuk dari sisi pembiayaan. Utamakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini dan perhatikan fasilitas apa saja yang dibutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pembangunan rusun subsidi tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, percepatan pembangunan, serta kualitas hunian yang layak. “Harus sesuai aturan, cepat, dan kualitas huniannya harus dijaga,” tambahnya.
Sebagai informasi, rumah susun (Rusun) subsidi Alonia di Kemayoran merupakan kelanjutan dari pengembangan Rusunami Bandar Kemayoran (RBK).
Proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas 3.750 meter persegi, terdiri atas satu tower setinggi 32 lantai dengan total 609 unit hunian. Peletakan batu pertama proyek tersebut direncanakan berlangsung pada akhir Februari 2026.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
