RealEstat.id (Jakarta) – Pemerintah bergerak cepat melakukan pembangunan hunian relokasi bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat bersama Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria meninjau kesiapan pembangunan hunian, Kamis malam (2/4/2026).
Menurut Maruarar, peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi yang sehari sebelumnya digelar bersama sejumlah BUMN terkait penyediaan lahan dan pembangunan hunian.
Dia pun mengapresiasi kesiapan yang telah dilakukan BP BUMN dan pihak terkait dalam memulai proses pembangunan hunian relokasi tersebut.
Baca Juga: Program BSPS 2026 Diluncurkan, Pemerintah Targetkan Perbaikan 400.000 Rumah Tidak Layak Huni
“Kemarin kami rapat di Gedung BP BUMN bersama BUMN pemilik tanah ini, yaitu Angkasa Pura. Hari ini saya senang sekali melihat kesiapan yang sangat cepat. Prosesnya sudah berjalan, bahkan sudah ada yang mulai clearing. Pegawai juga sudah mulai bekerja dan gambarnya juga sudah diberikan dengan rencana yang jelas,” tutur Menteri PKP.
Maruarar menjelaskan, total hunian yang akan dibangun di kawasan tersebut sebanyak 324 unit. Hunian tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas ruang terbuka untuk mendukung kenyamanan warga, khususnya anak-anak.
Lebih lanjut, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa upaya pembangunan hunian relokasi warga bantaran rel tidak hanya dilakukan di Senen, tetapi juga akan dilanjutkan di sejumlah lokasi lain.
Dia pun bersama Kepala BP BUMN akan meninjau lahan milik PT Kereta Api Indonesia di Tanah Abang dan Kampung Bandan pada Ahad mendatang.
Baca Juga: Percepat Pemulihan Pascabencana, 120 Hunian Tetap (Huntap) Diserahkan untuk Warga Tapanuli Selatan
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa negara hadir, BUMN hadir, dan ada dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemda DKI Jakarta dalam perizinan.
“Ini kolaborasi yang baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar kita bekerja cepat sehingga warga yang tinggal di bantaran rel bisa segera menempati hunian yang layak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria menyampaikan bahwa proses pembangunan hunian telah dimulai sesuai komitmen yang disampaikan sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa sejumlah BUMN konstruksi telah diturunkan untuk mempercepat pembangunan, seperti Hutama Karya, PP, dan WIKA.
Baca Juga: Status Hukum Lahan 45 Hektare di Depok Dipastikan Milik Negara, Siap Dibangun Rusun Subsidi
“Kurang lebih 470 orang kita turunkan di lokasi ini. Target penyelesaian kita tanggal 15 Juni 2026 dan bisa segera diserahkan kepada warga yang membutuhkan,” ujar Dony Oskaria.
Dia juga menegaskan bahwa hunian yang dibangun merupakan hunian tapak, bukan rumah susun, sehingga diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang direlokasi.
Pembangunan hunian relokasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasan bantaran rel agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Kolaborasi antara Kementerian PKP, BP BUMN, BUMN konstruksi, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi warga terdampak relokasi.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
