RealEstat.id (Bandung) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung, berpotensi untuk dikembangkan sebagai hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut diungkapkan Menteri PKP, Maruarar Sirait, saat meninjau langsung lahan tersebut bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, Senin (6/4/2026).
Peninjauan lahan di Kiaracondong ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP bersama PT KAI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong penyediaan hunian layak yang terintegrasi dengan transportasi publik, sekaligus mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Menteri PKP mengungkapkan bahwa lokasi tersebut strategis, karena berada di kawasan transportasi publik dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi hunian terintegrasi yang memudahkan mobilitas masyarakat.
Baca Juga: 1.208 Unit Rusun Subsidi Akan Dibangun untuk MBR di Kota Bandung, Ini 3 Syarat Mendapatkannya!
“Kami melihat langsung lahannya, demand-nya, dan semua aturan yang bisa memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Maruarar Sirait.
Untuk mengembangkan lahan seluas 6.000 m2 tersebut, pihak Kementerian PKP akan langsung membentuk tim bersama PT KAI, Sekda, dan Pemerintah Kota Bandung.
Dia menjelaskan, pengembangan kawasan berbasis TOD tidak hanya menghadirkan hunian, tetapi juga fasilitas pendukung yang menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat dalam satu kawasan terpadu.
“Seperti yang disampaikan, nanti ada huniannya, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya. Ini kawasan terintegrasi yang benar-benar disiapkan untuk masyarakat,” jelas Maruarar.
Baca Juga: Sinar Mas Land dan KAI Resmikan Stasiun TOD Jatake, Dorong Integrasi Kawasan BSD City
Selain itu, Menteri PKP menilai pemanfaatan lahan milik KAI di kawasan perkotaan memiliki potensi besar untuk membantu penyediaan hunian bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan kebutuhan tinggi seperti Bandung.
“Selama ini belum ada TOD berbasis kawasan kereta api seperti ini di Bandung. Jadi, kita mulai dari sini dan kita akan cari skema pembiayaan terbaik dan jalankan secepatnya,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi, Kementerian PKP juga membuka peluang pembiayaan melalui berbagai skema kolaboratif, termasuk dukungan dari sektor swasta dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Maurarar mengatakan, pihaknya akan membuat berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan CSR dari perusahaan, seperti yang pernah dilakukan dengan Astra dalam membangun 1.000 rumah susun, serta peluang dukungan dari perusahaan maupun yayasan.
Baca Juga: Pemerintah Bangun 324 Hunian Relokasi bagi Warga Bantaran Rel Senen, Target Selesai Juni 2026
Dia menambahkan, tim gabungan akan segera bekerja menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut dan menargetkan pemaparan konsep pada akhir April 2026.
“Kita jalankan secepatnya. Tanggal 25 April konsepnya akan dipaparkan, kemudian kita harapkan bisa segera berlanjut ke tahap berikutnya,” ujar Menteri PKP.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menjelaskan, kawasan Kiaracondong, Bandung, direncanakan akan dikembangkan sebagai kawasan TOD yang terintegrasi dengan moda transportasi dan aktivitas masyarakat.
Menurutnya, kawasan tersebut nantinya akan terhubung dengan Stasiun Kiaracondong, Stasiun Bandung, serta kawasan pengembangan lainnya seperti ruang kreatif dan area bisnis untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Konsep TOD ini kawasan terintegrasi, ada kawasan hunian, kawasan bisnis, dan fasilitas umum. Jumlah unitnya masih dihitung dan akan dioptimalkan sesuai potensi lahan,” jelas Bobby.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
