Warga Penghuni Huntap Korban Gempa Bumi Cianjur Keluhkan Air Keruh

Bertemu Menteri PKP, warga penghuni Huntap Cianjur mengeluhkan kondisi air yang keruh setiap hunian, akibat lahan perumahan dulunya merupakan persawahan.

Huntap di Kabupaten Cianjur. (Foto: Kementerian PUPR)
Huntap di Kabupaten Cianjur. (Foto: Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Cianjur) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur, agar sisa hunian tetap (Huntap) yang belum ditempati bisa segera diisi warga terdampak gempa Cianjur.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PKP, Maruarar Sirait, saat mendampingi Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh meninjau progres penghunian Huntap tahap 3 warga penyintas korban gempa bumi di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

Hadir bersama Dirjen Perumahan, Iwan Suprijanto, Ara—sapaan akrab Maruarar Sirait—mengatakan, saat ini dari total 190 unit rumah baru terisi sebanyak 180 unit.

“Kita mesti mengkoordinasikan antara laporan dari Pemda, laporan dari aparat saya, dan saya ketemu rakyat langsung. Itu dilakukan secara transparan,” katanya.

Baca Juga: Serah Terima Huntap Tahap 3 Cianjur, Warga Terdampak Gempa Bumi Bisa Menghuni

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan langsung masukan dan harapan dari para penghuni Huntap tahap 3 Cianjur.

Salah satu masukan yakni terkait kondisi air yang keruh di tiap hunian, akibat lahan perumahan yang disediakan oleh Pemda setempat dulunya merupakan lahan persawahan.

Dia mengatakan, jika untuk kondisi rumah dan fasilitas terlihat sudah bagus, tinggal bagaimana dicarikan solusi agar airnya lebih bersih tidak keruh.

"Saya apresiasi juga kontraktor (PT Brantas Abipraya) yang telah inisiatif lewat program CSR memberikan bantuan filter air, tapi jumlahnya belum mencukupi," kata Ara.

Baca Juga: Pembangunan Huntap Tahap 3 di Cianjur Dipercepat, Target Selesai Akhir Januari 2024

Untuk itu, Menteri PKP meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur selaku pengelola Huntap yang telah menerima hasil pembangunan dari Pemerintah Pusat untuk mencari solusi atas permasalahan air bersih tersebut.

"Salah satunya Pak Bupati bisa segera siapkan surat usulan program bantuan air bersih ke Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, usahakan hari Senin 25 November 2024 sudah bersurat," kata Maruarar.

Selain itu, dia juga meminta kepada Plt Bupati Cianjur, Tubagus Mulyana untuk jugq memberikan solusi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menjawab hal tersebut, Plt Bupati Cianjur, Tubagus Mulyana menyatakan akan segera mengalokasikan anggaran tahun 2025 untuk peningkatan penyediaan air bersih di seluruh Huntap Cianjur.

"Segera kita ajukan penyesuaian anggaran tahun 2025 dalam rapat bersama DPRD," ujarnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan 151 Huntap Tahap II di Cianjur

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh mengapresiasi gerak cepat Menteri PKP yang langsung turun berdialog dengan masyarakat, sehingga langsung diketahui permasalahan yang ada di lapangan.

"Informasi dan masukan yang diberikan akan jadi bahan bagi kami selaku pemeriksa," ujarnya.

Ade Setiawan, salah seorang warga penerima Huntap Tahap III mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan pemerintah.

"Lokasinya bagus lengkap fasilitasnya dan lebih aman, tidak terlalu jauh dari rumah saya yang sebelumnya di Desa Cijedil Kecamatan Cugenang, sehingga aktifitas sehari-hari seperti anak sekolah tidak perlu pindah," ujarnya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Menteri PKP, Maruarar Sirait (kiri) bersama Ketua Umum DPP APERSI, Juanidi Abdillah, usai pertemuan  di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024. (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Menteri PKP, Maruarar Sirait (kiri) bersama Ketua Umum DPP APERSI, Juanidi Abdillah, usai pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024. (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKNAS IX 2024) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS), Rabu, 4 Desember 2024. (Foto: Kementerian PKP)
Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKNAS IX 2024) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS), Rabu, 4 Desember 2024. (Foto: Kementerian PKP)
Perumahan Subsidi (Foto: Istimewa)
Perumahan Subsidi (Foto: Istimewa)
Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro (kiri) memberi penjelasan kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait (kedua dari kanan) dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo (kanan). (Foto: Kementerian PKP)
Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro (kiri) memberi penjelasan kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait (kedua dari kanan) dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo (kanan). (Foto: Kementerian PKP)