RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelenggarakan seminar internasional bertema Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Seminar ini merupakan hasil kerja sama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).
Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, seminar seperti ini penting dihelat, mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak.
Baca Juga: Revitalisasi Selesai April 2025, Wisma Atlet Kemayoran Bakal Dihuni ASN dan MBR
Program perumahan pun, imbuhnya, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan wadah untuk berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan akademisi.
"Saya merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerja sama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," kata Fahri Hamzah.
Dia menambahkan, dalam realisasi Program 3 Juta Rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta, baik lokal maupun internasional.
Lewat seminar internasional ini, Wamen PKP menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.
Baca Juga: Kementerian PKP Siapkan Skema Penyediaan Lahan dan Pembiayaan Perumahan MBR Sektor Informal
"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya. Karena itu saya kira saya setuju dengan tema dari seminar ini," kata Fahri.
Dikatakannya, pola investasi pembangunan perumahan sangat cocok untuk lokasi di perkotaan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.
"Begitu kami menyebut angka tiga juta, rupanya ada banyak minat investor. Qatar kemarin kita sudah tanda tangan satu juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan lima juta unit," ungkapnya.
Sementara untuk pembangunan rumah di perdesaan, menurut Wamen PKP, akan difokuskan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri Hamzah.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Gandeng Qatar Bangun 1 Juta Rumah di Perkotaan untuk MBR
Sementara itu, Anggota DPR RI, Rachmat Gobel mengatakan, DPR siap mendukung dan membantu setiap prakarsa yang menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Membangun jutaan rumah membutuhkan ketersediaan lahan, ketersediaan anggaran, regulasi yang sportif, iklim politik yang stabil dan berkelanjutan agar menjamin ketenangan bagi investor maupun konsumen," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden ERIA, Tetsuya Watanabe mengatakan pihaknya siap menyediakan data dan teknologi untuk mendukung Indonesia menjadi kota cerdas atau smart city.
"Dari ekonomi berkelanjutan kita memperkenalkan data untuk zero komunitas pusat, memberikan informasi data untuk mendukung negara mitra untuk fasilitasi terhadap perubahan energi ini," ujarnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
