RealEstat.id (Jakarta) - Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini tidak membuat layanan pertanahan di jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi berhenti. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 3/SE-100.TU.03/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020, diinstruksikan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan layanan elektronik dan membatasi kegiatan pengumpulan massa, seperti sosialisasi.
Seperti diketahui, layanan pertanahan, mayoritas mengandalkan peran aktif masyarakat atau pemohon agar datang ke Kantor Pertanahan dalam mengurus layanan pertanahan. Mulai dari pembuatan sertifikat tanah pertama kali hingga layanan penghapusan hak tanggungan/roya. Namun, dengan layanan konvensional tersebut, akhirnya terdapat antrian pemohon terutama di kantor-kantor pertanahan yang volume kerjanya tinggi serta berpotensi menimbulkan tunggakan pekerjaan.
Baca Juga: Strategi Pemasaran Properti di Tengah Pandemi Virus Corona
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil terus mengingatkan pentingnya transformasi layanan pertanahan ke era elektonik. Hal ini didasari bahwa ada banyak Kantor Pertanahan yang mempunyai volume kerja yang tinggi, sehingga nantinya akan mengakibatkan muncul tunggakan pekerjaan, sehingga perlu diterapkan layanan secara elektronik.
“Penerapan layanan elektronik ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia akhir tahun 2019 lalu, Indonesia berada di peringkat 73 dunia dari 190 negara,” kata Sofyan A. Djalil dalam saran pers yang dirions Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga: Wisma Atlet Kemayoran Siap Digunakan Sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19
Namun, Indonesia masih berada diurutan kelima di region Asia Tenggara. Kondisi ini disebabkan karena sisi transaksi pertanahan yang cukup tinggi, dokumen-dokumen yang dikelola masih manual serta belum terdaftarnya seluruh tanah di Indonesia.
Layanan elektronik, imbuhnya, merupakan salah satu bentuk transformasi Kementerian ATR/BPN menjadi institusi yang lebih baik karena dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan tanah atau dengan kata lain dapat menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan peringkat EoDB Indonesia.
Baca Juga: Rusunawa Muaro Painan Jadi Lokasi Karantina Pasien Covid-19
Sebagai informasi, layanan yang dapat dilayani secara elektronik adalah Hak Tanggungan (pendaftaran, peralihan, penghapusan, perubahan nama, serta perbaikan data), Zona Nilai Tanah (ZNT), pengecekan sertipikat tanah serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Dalam pelayanan Hak Tanggungan secara elektronik (HT-el), Kementerian ATR/BPN akan bermitra dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta perbankan.
“Pada masa COVID-19 sekarang ini, masyarakat dapat memanfaatkan dayanan elektronik, yang harapannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan. Selain itu, ini merupakan bentuk aktif dari pemerintah tetap bekerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
