RealEstat.id (Tangerang Selatan) - The HUD Institute mengusung tagline baru perumahan di Indonesia, yaitu “Rumah Sehat Produktif Untuk Keluarga Sejahtera”. Penggunaan tagline baru ini disampaikan Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute dalam kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) ke-2 dan Tasyakuran ke-10 The HUD Institute, di Tangerang Selatan, Kamis (14/1/2021).
Sektor perumahan dan perkotaan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi dan terus berinovasi. Tujuannya, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin mudah mengakses rumah layak huni yang terjangkau, aman, nyaman, dan produktif. Inilah yang mendasari The HUD Institute mengusung tagline tersebut.
Baca Juga: Pak Zulfi, Anak Kampung Aur Terlahir untuk Perumahan: Risalah Buku "Program Sejuta Rumah"
Zulfi Syarif Koto—yang kembali memimpin The HUD Institute Periode 2021-2026—mengatakan, tagline baru ini dirumuskan dari berbagai kajian dan diskusi para pemerhati, pemerintah (pusat dan daerah), akademisi, dan praktisi bahwa hadirnya COVID-19 di tengah-tengah kehidupan sebagai hambatan dan tantangan bersosial.
"Hal itu menuntut langkah progresif dengan mengarusutamakan Kesejahteraan Sosial (Social Welfare). Yaitu menempatkan rumah sebagai tempat terbaik untuk melakukan kegiatan produktif berpenghidupan yang berkesinambungan (liveability)," kata Zulfi.
Pada kesempatan yang sama, Muhammad Joni, Sekretaris The HUD Institute menyebutkan bahwa lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 UU tentang Cipta Kerja dan masih belum tuntasnya berbagai mandat aturan turunan menjadi tantangan Pemerintah, dunia usaha dan harapan masyarakat di masa Pandemi ke depan.
Baca Juga: The HUD Institute Berikan Sejumlah Masukan Terkait Omnibus Law Cipta Kerja
Apalagi target RPJMN 2020-2024 dalam menaikkan rasio sektor ini yang dalam PDB semula hanya 2,9% menjadi sebesar 4%. Plus, target meningkatkan rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,75% ke 70% serta penanganan perumahan melalui intervensi langsung sebesar 5,6 juta unit (1,1 juta unit per tahun).
“Semua itu adalah pekerjaan rumah yang memerlukan inovasi dan kelenturan aksi semua stakeholder di tengah tekanan Pandemi COVID-19. Dengung kolaborasi saat ini tidak hanya dengung kolaborasi yang saling menguntungkan, tetapi saling melengkapi dengan upaya optimum (all out) untuk mewujudkan mandat konstitusi berbangsa bernegara yaitu Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, melalui peningkatan peran Pemerintah, Pemda dan Masyarakat serta Komunitas,” terang Muhammad Joni.
Baca Juga: Bank Tanah untuk Perumahan Rakyat: Menuju Kenyataan yang Omni?
Sebagai informasi, hasil Mubes The HUD Institute ke-2 berhasil memilih dan menetapkan kepengurusan periode 2021-2026. Zulfi Syarif Koto dan Muhammad Joni Kembali terpilih sebagai ketua umum dan sekretaris umum.
Selanjutnya Majelis Tinggi Yayasan The HUD Institute yang terdiri dari Pendiri/Deklarator, Dewan Penasehat/Pengarah, dan Dewan Penyantun Yayasan memberikan kewenangan kepada Dewan Pengurus Masa Bakti 2021 – 2026 untuk segera menyusun program kerja untuk masa lima tahun ke depan berdasarkan berbagai masukan kebijakan, terutama sektor Perumahan dan Perkotaan (industri properti) untuk mendukung UU Cipta Kerja.
