RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta asosiasi asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data dan lokasi rumah-rumah yang telah dibangun.
Menurut Menteri PKP, Maruarar Sirait, hal tersebut akan menjadi dasar pihaknya untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun 2025.
Hal tersebut diungkapkan Menteri PKP saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang Realestat Indonesia (REI) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jum'at (20/12/2024) petang.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Bisa Tekan Angka Kemiskinan 1,8% dan Gerakan Ekonomi Daerah
Maruarar mengatakan, selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi yang menyatakan bahwa di lapangan banyak rumah subsidi dibangun, namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis.
"Jadi, kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar dicek di lapangan, sehingga kami bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang untuk jadi dasar pemerintah dalam mendata KPR FLPP rumah subsidi," katanya.
Saat ini, jelas Maruarar, Kementerian PKP fokus terhadap pembangunan rumah subsidi, yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.
Baca Juga: Menteri PKP Ingin Pekerja Informal Tanpa Slip Gaji Punya Rumah Layak Huni, Bagaimana Caranya?
"Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025, sehingga rumah subsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," ujarnya.
"Saya juga menyatakan siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah, khususnya rumah subsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat," kata Maruarar.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyatakan, pihaknya mendukung penuh Program 3 Juta Rumah dan akan berupaya menyiapkan data pembangunan rumah yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat.
Baca Juga: Menteri PKP dan Menteri ATR/BPN Sepakat Perumahan MBR Masuk PSN
Selain itu, dia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.
Joko mengakui, pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinasi dengan baik dan dia harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal tersebut.
"Dengan demikian, rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," pungkas Joko Suranto.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
