RealEstat.id (Jakarta) – Seluruh lembaga internasional sepakat menilai bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 akan melambat dibandingkan tahun 2022. Namun, hal yang menarik adalah entitas swasta memiliki proyeksi yang lebih pesimistis dibandingkan dengan lembaga multilateral.
"Hal ini mengindikasikan bahwa pasar lebih khawatir terhadap kondisi tahun 2023," demikian penuturan Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo, pada acara diskusi "Urban Forum Banking & Property Outlook 2023", yang digelar secara daring, Selasa (14/3/2023).
Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi global tidak mungkin dihindari. Akan tetapi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kondisi berbagai negara lain.
Baca Juga: Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Penting Bagi Debitur KPR, Apa Saja Kelebihannya?
"Indonesia masih mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas energi, dan pada saat yang sama sektor manufaktur masih dalam proses ekspansif walaupun menunjukkan tren penurunan," jelas Heliantopo.
Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam negara kelas menengah, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil, hanya mencapai 2,99% di tahun 2022.
"Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 38,48% di tahun yang sama, atau India yang sudah mencapai 6,58%,” paparnya.
Kendati demikian, terangnya, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan. Untuk itu, Heliantopo memberikan lima poin utama terkait kondisi makro ekonomi dan pembiayaan perumahan.
Baca Juga: Bank Mandiri dan Lamudi Tawarkan Kemudahan Aplikasi KPR Online
Pertama, ketidakpastian global masih tinggi, dan saat ini diperparah dengan kemungkinan terjadinya bank run (penarikan dana besar-besaran) di Amerika.
Kedua, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh, tetapi akan mengalami perlambatan.
Ketiga, Bank Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan yang agresif demi menjaga inflasi inti dan nilai tukar.
Keempat, BPD dan BPR memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan penyaluran KPR.
Kelima, regulasi yang melindungi dan mendisiplinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu ditingkatkan.
Berharap Insentif Pajak dari Pemerintah
Sementara itu, Founder & CEO Epic Property, M. Gali Ade Nofrans memaparkan seputar peluang industri properti di 2023. Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi masih menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga properti di Jabodetabek.
"Selain itu, pencarian properti kelas menengah atas meningkat dan kebutuhan penerapan teknologi baru dalam bidang properti makin naik," kata M. Gali Ade Nofrans.
Peluang lainnya adalah Respon terhadap kebijakan subsidi terkait properti dari pemerintah. Hal ini didasarkan survei bahwa 43% responden berencana mempercepat rencana beli rumah karena subsidi PPN, 35% mengincar rumah dengan harga lebih tinggi karena subsidi PPN, dan hanya 17% responden yang merasakan manfaat rumah subsidi.
Baca Juga: Gandeng REI, Bank BTN Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembiayaan Perumahan
Dia berharap, Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pelonggaran uang muka kredit pemilikan properti hingga 0% serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga sebesar 50%.
"Selain itu pemerintah pun diharapkan memberikan kemudahan perizinan proses transaksi dan sosialisasi. Sementara dari sektor perbankan, diharapkan ada promo bunga KPR dengan kemudahan skema bayar, khususnya promo bunga KPR, dapat memacu peningkatan transaksi yang terjadi di industri properti," papar Nofrans.
SLIK OJK Jadi Ganjalan
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan, para stakeholder industri properti harus cermat bertindak agar kondisi bisnis properti aman, terjaga, terkendali.
Ke depan, lanjutnya, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga, akan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan).
Selain itu, rumah subsidi dengan jalur FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), hingga kini juga belum ada kenaikan harga sejak tiga tahun silam. Sedangkan, di sisi lain, harga bahan baku dan jasa membangun rumah sudah mengalami kenaikan signifikan.
“Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk menjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik. Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,” ujar Risma Gandhi.
Baca Juga: Industri Perbankan di Indonesia Perlu Regulasi Ketat, Apa Sebabnya?
Menurutnya, semenjak pandemi banyak regulasi yang harus mengikuti masanya, yaitu sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Salah satunya adalah mengenai SLIK OJK, yang tidak ada standar nilai nominal maupun jenis pinjamannya. Sehingga diperlukan cara baru, intrumen baru, juga regulasi baru untuk mengakomodir semua perubahan.
“Kalau menggunakan cara lama dipastikan KPR bersubsidi akan tumbang, karena tingkat kerentanan MBR milenial sangat rentan terhadap jebakan pinjaman online dan transaksi online kredit. Indikator kenapa kita harus mengasumsikan seperti itu, karena di 2022 FLPP tidak semua terserap,” ujarnya.
Tahun ini, kata Risma, serapan Januari - Februari juga tidak optimal. ini bukan karena tidak ada demand, tapi demand sudah rontok pada saat verfikasi SLIK OJK.
“Ini masalah kita bersama, baik perbankan, developer, dan OJK. Sehingga perlu adanya regulasi relevan dan proses edukasi yang harus berjalan. OJK juga harus memitigasi jeratan pinjaman online yang menimpa kaum milenial. Kemudian ada juga permasalahan apakah rumah bersubsidi sudah tepat sasaran atau belum,” tuturnya.
Digitalisasi Pembiayaan Perumahan
Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kredit properti, PT Bank Cental Asia Tbk (Bank BCA) terus melakukan akselerasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi digital.
Upaya tersebut membuahkan hasil menggembirakan. Lihat saja, kinerja Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BCA mampu tumbuh sangat baik. Sejak optimalisasi layanan melalui digital, portofolio KPR BCA meningkat signifikan dari Rp52,949 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp87,901 triliun di tahun 2018.
"Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, periode 2020 - 2022, KPR BCA terus menunjukkan peningkatan yang signifikan," papar Haryanto T. Budiman, Managing Director - Consumer Banking Bank BCA.
Pada 2020, KPR BCA tercatat Rp90,150 triliun, di 2021 Rp97,530 triliun, dan di akhir 2022 sebesar Rp108,299 triliun. Jadi, sejak pemanfaatan digitalisasi, portofolio KPR BCA tumbuh dengan sehat dan dengan cepat.
Baca Juga: Pertama Kali! Portofolio KPR Bank BCA Tembus Rp108 Triliun
Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak lain adalah hasil dari proses digitaliasi yang terjadi. Dalam digitalisasi ini, ada tiga komponen yang terkait. Pertama, terkait dengan customer. Kedua adalah proses. Ketiga, terkait dengan mitra-mitra penunjang.
Sejak masa pandemi BCA melakukan digital event yakni melakukan expo secara online. Hal ini memberikan hasil yang sangat baik. Saat ini, BCA melakukan proses KPR secara hibrid.
Pemanfaatan digitalisasi juga dilakukan dengan menggunakan situs web rumahsaya.bca.co.id. Di situs ini banyak dijelaskan bagaimana seharusnya kta membeli dan memilih properti di daerah-daerah tertentu. Kemudian juga ada penjelasan-penjelasan mengenai simulasi KPR.
Baca Juga: Dengan 'KPR Secondary' IDEAL, Konsumen Bisa Ajukan KPR ke Tiga Bank Sekaligus
"Di situs ini juga bisa dilakukan konsultasi dengan tim BCA, bisa dilihat juganharga rumahnya, dan bisa diketahui juga apakah lokasi bisa dijangkau dengan transportasi publik," ujar Heryanto.
Ia mengungkapkan, sepanjang Januari-Februari2023 total visitor rumahsaya.bca.co.id mencapai 508.621 visitor. Sedangkan melalui situs expo.bca.co.id mencapai 557.225 visitor.
"Sebesar 74% aplikasi KPR BCA di Jakarta berhasil disetujui melalui proses online. Artinya, digitalisasi telah membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi BCA maupun bagi masyarakat," katanya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
