RealEstat.id (Jakarta) – Seratus hari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dinilai stakeholder properti Tanah Air belum mampu mendorong sektor perumahan, terutama rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bahkan, regulasi yang dibuat—hingga perangai yang ditunjukkan—Menteri PKP Maruarar Sirait selama ini, ditengarai berpotensi mengagalkan target Program 3 Juta Rumah per tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, stigma negatif yang ditujukan kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan perumahan nasional, justru membuat gaduh dan ketidaknyamanan.
Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andriliwan Muhammad menegaskan, lima asosiasi pengembang perumahan merasa tidak happy terhadap kebijakan Kementerian PKP yang membuat gaduh.
Baca Juga: Kementerian PKP Ancam Buka Daftar Pengembang Rumah Subsidi Nakal
"Padahal, kelima asosiasi ini memiliki anggota sekitar 14 ribu perusahaan pengembang properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah subsidi di Indonesia," imbuhnya.
Setelah 10 tahun mendorong terbentuknya kementerian perumahan, dengan harapan sektor perumahan MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial.
"Kalau ditanya, pengembang tidak happy,” tegasnya, di acara diskusi bertema “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang dihelat Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Dia mengatakan, banyaknya isu liar yang dikeluarkan Kementerian PKP, membuat pengembang merasa dirugikan, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah.
Baca Juga: Menteri PKP Tegaskan Tanggung Jawab Pengembang Terhadap Kualitas Rumah Subsidi
"Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah subsidi gratis dan isu pengembang nakal," tutur pria yang akrab disapa Andre Bangsawan ini.
Oleh karena itu, Andre meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang terbatas.
Persekusi Terhadap Pengembang Rumah Subsidi
Sementara itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menegaskan, pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia.
Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.
Baca Juga: Kementerian PKP Siapkan Saluran dan Sarana Pengaduan Terkait Masalah Perumahan
Dia menuturkan, para pengembang yang berhimpun dalam asosiasi sudah puluhan tahun membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah menyediakan rumah MBR.
"Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata Joko Suranto yang pernah viral dengan julukan 'Crazy Rich Grobogan'.
Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM.
Tak hanya itu, dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.
Baca Juga: Jamin Hak Konsumen Rumah Subsidi, Kementerian PKP Gandeng BPKN
“Kami sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR, tetapi hal yang bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?” kata Joko Suranto.
Menurutnya, industri properti termasuk perumahan, merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8% seperti yang ditargetkan.
Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Dimana pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.
“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” tegasnya.
Baca Juga: Raih BTN Awards 2025, Vista Land Buktikan Kredibilitas Pengembang Rumah Subsidi
Menteri PKP Urus Hal Receh
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengaku pesimis dengan program pembangunan tiga juta rumah, jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.
Dia menilai, Menteri PKP Maruarar Sirait banyak mengurus hal receh dan tidak visioner. Padahal, sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan.
"Seharusnya jauhi kegaduhan. Kami (pengembang) ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” tegas Junaidi Abdillah.
Dia mengatakan, Kementerian PKP—termasuk menterinya—seharusnya membimbing pengembang, bukan malah memperlemah dengan adu domba.
"Dalam seratus hari Kementerian PKP, Apersi sebagai bagian dari ekosistem perumahan juga merasa tidak happy. Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” harapnya.
Baca Juga: Data BPS Jadi Acuan Kementerian PKP Salurkan Bantuan Perumahan Bagi MBR
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Priatna juga menyatakan asosiasi yang dipimpinnya tidak nyaman dengan kondisi saat ini, terutama cara kerja Menteri PKP.
“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti, agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.
Lebih lanjut, Muhammad Syawali menambahkan, pada dasarnya program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin yang belum tinggal di hunian layak.
"Menurutnya, program ini membutuhkan kerja sama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi," pungkasnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
