Sidak Open House Rusun Pasar Rumput, Menteri PKP: Lanjutkan Tarif Sewa Murah

Penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di Kawasan Manggarai tersebut.

Anak-anak penghuni Rusun Pasar Rumput (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Anak-anak penghuni Rusun Pasar Rumput (Foto: Dok. Kementerian PKP)

RealEstat.id (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi Pj Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya yang menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) Pasar Rumput.

Penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta - Rp2,2 juta diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di Kawasan Manggarai tersebut.

Dia berpendapat bahwa hal ini adalah kebijakan yang pro rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana semua kebijakan yang diambil harus mengutamakan pada wong cilik.

Baca Juga: Usung Konsep Mixed-Used, Ini Kelebihan Rusun Pasar Rumput yang Diresmikan Jokowi

"Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah melaksanakan hal tersebut dengan sangat baik. Terima kasih," ujar Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan ke acara Open House Rusun Pasar Rumput di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Menteri PKP juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Apalagi lokasi Rusunnya sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, Agus Himawan Widiyanto juga berbincang-bincang dengan sejumlah warga yang datang untuk mencari info open house.

Baca Juga: Tinjau Rusun Pasar Rumput, Menteri PKP: Harga Sewa Harus Terjangkau!

Sebelumnya Perumda Pasar Jaya memasarkan unit Rusun Pasar Rumput dengan tarif sewa Rp3,5 juta per bulan dan peminatnya lebih dari 3.000 orang dan kemudian kebijakannya dibatalkan.

Kebijakan penurunan tarif untuk kebaikan, menurutnya, tidak akan bermasalah dan berharap untuk jangan ragu-ragu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Menteri PKP juga mengingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk tetap mengawal proses penghunian ini sampai selesai.

Baca Juga: Didampingi Aguan, Menteri PKP Gelar Groundbreaking Rumah Gratis untuk Rakyat di Tangerang

"Kami ingatkan agar teman-teman Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk bekerja jangan setengah hati dan kawal proses penghunian sampai diujung dan jadikan Rusun Pasar Rumput sebagai percontohan," terangnya.

Menteri PKP juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan itu, para ASN, TNI Polri, Guru, Buruh dan Milenial yang bekerja di kota.

"Untuk penghunian juga nantinya diupayakan untuk masyarakat sekitar yang tempat bekerja atau berusahanya tidak jauh dari Rusun Pasar Rumput, ASN yang berpenghasilan rendah yang juga tempat kerjanya tidak jauh dari sini, anggota TNI yang menjadi anggota Kodam Jaya, Guru, Buruh dan Milenial yang bekerja sekitar kawasan Thamrin, Sudirman dan Setiabudi," katanya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Ilustrasi rumah layak huni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. (Sumber: BP Tapera)
Ilustrasi rumah layak huni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. (Sumber: BP Tapera)
Kawasan kumuh (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Kawasan kumuh (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Ilustrasi perumahan menengah bawah. (Sumber: BP Tapera)
Ilustrasi perumahan menengah bawah. (Sumber: BP Tapera)
Puncak HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Ahad, 15 Desember 2024. (Foto: Kementerian PKP)
Puncak HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Ahad, 15 Desember 2024. (Foto: Kementerian PKP)