RealEstat.id (Jakarta) - Di awal 2022 ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) menorehkan catatan manis dalam penyaluran Kredit Pembiayaan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Tercatat, per Januari 2022, penyaluran baru KPR FLPP Bank BTN mencapai 13.192 unit. Angka ini melonjak 473% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 lalu yang hanya mencapai 2.302 unit.
Dari total 13.192 unit yang berhasil dibukukan Bank BTN, sebanyak 11.117 unit di antaranya adalah KPR Sejahtera FLPP konvensional. Penyebaran penyaluran KPR Sejahtera FLPP Bank BTN sendiri terbesar di Jawa, disusul wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Maluku.
Baca Juga: Gelar Akad KPR FLPP Massal, Bank BTN Bukukan 6.000 Unit Dalam Sepekan
“Bank BTN menjadi yang terdepan, karena kami mengoptimalkan seluruh kanal distribusi untuk KPR Sejahtera FLPP, bekerja sama dengan developer, para agen properti serta menyelenggarakan akad KPR Sejahtera secara massal di seluruh Kantor Cabang Bank BTN,” jelas Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo di Jakarta, Senin (31/1/2021) lalu.
Untuk memperlancar proses penyaluran KPR Sejahtera FLPP, Haru menambahkan, BTN tak segan melakukan upaya “jemput bola”. Dengan dibukanya keran KPR FLPP tanpa kuota, Haru mengaku Bank BTN menerapkan strategi “all out”.
Hal tersebut dilakukan misalnya dengan menggandeng pihak swasta maupun instansi yang memiliki debitur potensial sesuai dengan persyaratan Bank BTN, serta menggandeng para developer yang mulai aktif melakukan penjualan dan membuka lahan baru untuk dibangun perumahan subsidi.
Baca Juga: 2022, Bank BTN Siap Salurkan KPR Subsidi FLPP, Tapera, dan BP2BT
“Saat ini, semua bank berkompetisi untuk dapat memenangi pasar KPR Sejahtera, karena itu Bank BTN dengan pengalaman yang panjang memberikan kualitas pelayanan kredit yang lebih baik dan cepat akan menjadi nilai tambah,” kata Haru Koesmahargyo.
Di samping itu, Haru menjelaskan, Bank BTN terus mencari pasar yang potensial untuk penyaluran KPR Sejahtera FLPP maupun program KPR Subsidi yang lain. Untuk itu, Bank BTN tengah melakukan kajian terutama bagi pekerja sektor informal seperti pedagang pasar, nelayan, dan lain sebagainya.
“Kami baru-baru ini bekerja sama dengan BP Tapera dan komunitas pekerja informal untuk mengkaji program pembiayaan perumahan yang tepat bagi mereka,” tutur Haru.
Dia menilai, kajian tersebut dapat memberikan rincian mengenai isu utama pembiayaan perumahan bagi para pekerja informal seperti karakteristik dari penghasilannya, kemampuannya untuk membayar angsuran dan menabung sehingga menghasilkan skema yang tepat untuk program pembiayaan perumahan melalui jalur mandiri di BP Tapera.
Baca Juga: BP Tapera Diharap Mampu Dorong Capaian Program Sejuta Rumah
“Dengan kerja sama bersama BP Tapera, diharapkan semakin luas dan banyak para pekerja sektor informal yang dapat mengakses pembiayaan perumahan,” papar Haru.
Untuk pekerja informal, Bank BTN telah melakukan sejumlah upaya untuk memperluas pembiayaan perumahannya, khususnya KPR Subsidi, diantaranya dengan tukang cukur yang terhimpun dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG), mitra pengemudi ojek online, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso di Semarang dan marbot masjid.
“Kami membuka kerja sama seluas-luasnya bagi perusahaan, komunitas yang mengayomi para pekerja informal," kata Haru.
Haru melanjutkan, Bank BTN juga berkolaborasi dengan sejumlah komunitas pekerja informal untuk menggagas proyek terkait layanan jasa perbankan bagi komunitas pekerja informal. Sebagai langkah awal dari proyek tersebut, Bank BTN beberapa pekan lalu menandatangani Nota Kesepahaman dengan Asosiasi Sektor Informal Berbasis Komunitas tentang Proyek Inisiasi Layanan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Pinjaman Kepada Segmen Informal Berbasis Komunitas.
Baca Juga: Salurkan FLPP di 2022, Bank BTN Siapkan Digital Mortgage Ecosystem
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua dari beragam komunitas yaitu Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), Syahnan Phalipi; Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri; Ketua Umum ASMI Women Empowerment, Jurika Fratiwi; dan Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI), Abdullah Mansuri memiliki harapan besar dengan kerja sama ini, masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pedangan pasar mendapat akses permodalan untuk perumahan, bahkan bisa sampai 0% bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.
“Kita semua tahu bahwa pedagang pasar tidak memiliki rumah, masih kontrak dan misal satu rumah dihuni banyak keluarga, IKAPPI dan organisasi berharap ada program perumahan yang sesuai bagi mereka,” tutupnya.
