RealEstat.id (Jakarta) – Pengembang diharapkan dapat menjaga momentum dalam pemulihan properti di tahun 2022. Apalagi sektor properti sudah memperlihatkan kinerja yang baik dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 13,6% di 2020. Demikian harapan Presiden Joko Widodo saat membuka Rakernas REI 2021.
“Kebangkitan properti sangat penting karena berhubungan dengan rantai pasok yang cukup besar, yaitu 172 bisnis lain. Artinya, kebangkitan properti akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Jokowi secara virtual yang disaksikan peserta Rakernas REI 2021 secara offline dan online.
Jokowi juga mendorong sektor properti untuk mengisi kesempatan yang terbuka akibat pandemi. Jokowi mengajak pengembang bersatu dan terus membangun hunian, tidak terkecuali demi mencapai target pembangunan sejuta rumah dan pembangunan ibu kota baru.
Baca Juga: REI dan 99 Group Luncurkan Pusat Informasi Ibu Kota Negara Baru
“Kami ingin mengingatkan kalau pemerintah bukan hanya membantu kelas menengah atau menengah atas saja, tapi juga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan stimulus-stimulus agar bisa memiliki hunian yang layak," tegasnya.
Menyinggung perizinan, Jokowi mengatakan kemudahan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap investor. Kehadiran para investor sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau investornya dari luar berarti membawa uang ke sini. Artinya peredaran uang akan makin besar, dan itu akan menimbulkan efek daya beli masyarakat juga akan naik, konsumsi masyarakat akan naik, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga akan naik,” tutur Presiden.
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI Tahun 2021 dengan mengusung tema “Menyatukan Langkah dan Strategi Bisnis Realestat Pasca Pandemi” di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Senin (20/12/2021). Kegiatan ini diadakan terbatas secara hibrid serta diikuti perwakilan pengurus daerah dari seluruh Indonesia.
Baca Juga: Tumbuh Signifikan di Masa Pandemi, Sektor Perumahan 'Reborn' di 2022?
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida mengatakan, kegiatan Rakernas kali ini hanya diselenggarakan dalam satu hari demi tetap menjaga protokol kesehatan dan penyebaran Covid-19. Rangkaian Rakernas 2021 diisi dengan dua sesi talkshow bertajuk “Mengatasi Kendala Proses Perizinan OSS” dan “Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui BP Tapera”. Kedua talkshow menghadirkan pembicara yang berkompeten dari pihak pemerintah.
Setelah sesi talkshow dilanjutkan sesi persidangan untuk menyusun program organisasi di tahun depan, serta sesi terakhir diumumkan pemenang REI Award 2021, sebuah penganugerahan bergengsi bagi proyek properti dari berbagai kategori mulai dari rumah bersubsidi hingga properti komersial.
“Tema rakernas ini dipilih karena pandemi Covid-19 telah mengubah lansekap kehidupan masyarakat dan dunia usaha, khususnya di industri properti,” kata Paulus Totok Lusida kepada wartawan usai pembukaan Rakernas 2021.
Baca Juga: Kementerian PUPR Ajak REI Tingkatkan Iklim Investasi Properti
Di tengah munculnya varian baru dari virus Covid-19, juga membawa ketidakpastian kapan pandemi berakhir dan telah mengubah pola pikir dan kebijakan pemerintah untuk mendukung pelaku usaha dan kegiatan investasi agar tetap bertahan dan berkembang.
Sebenarnya, diakui Totok, berbagai kebijakan dan insentif pemerintah di sektor properti pada masa pandemi telah banyak membantu pengembang untuk bertahan dan melanjutkan usaha di tengah pandemi. Mulai dari penerbitan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), relaksasi Loan-To-Value (LTV) hingga kemudahan restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Namun di sisi lain, setelah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada 2 November 2020, pelaku usaha khususnya di industri realestat justru mengalami kesulitan dalam berbagai kegiatan berbisnis, khususnya di bidang perizinan karena belum siapnya infrastruktur digital maupun sumber daya manusia untuk mengimplementasikan UUCK secara utuh.
Baca Juga: Kebijakan Uang Muka KPR 0% Tak Bikin Konsumen Tertarik
Ditambah lagi pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dalam amar putusannya menetapkan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat.
“Hal ini justru semakin menciptakan adanya ketidakpastian hukum. Karena itu, dalam talkshow pada Rakernas 2021 ini kami berharap ada titik terang serta inspirasi dari seluruh pengurus REI di daerah agar iklim investasi properti semakin membaik,” tegas Totok.
Di dalam Rakernas 2021, REI turut menyoroti mengenai peran BP Tapera yang mulai awal 2022 mulai menghimpun, menyediakan dan menyalurkan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.
“Sebagai asosiasi yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menjadi lokomotif pemulihan ekonomi, REI terus berupaya untuk menjadi rekan pemerintah yang solutif dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan di sektor properti dari proses pembentukan badan usaha, hingga penjualan produk properti,” tegas Totok.
Sektor Prioritas
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto dalam sambutannya mewakili Menteri ATR/BPN mengapresiasi sektor properti yang selama masa pandemi masih memperlihatkan pertumbuhan.
“Kami mengapresiasi REI dan anggotanya yang memberi pertumbuhan yang signifikan terhadap perekonomian negara,” ujar Himawan.
Secara rinci, Himawan Arief Sugoto menyebutkan dampak positif sektor properti baik pada serapan tenaga kerja dan multiplier effect lainnya. Oleh sebab itu, tidak heran kalau pada 2022 mendatang sektor properti masuk dalam cluster yang diprioritaskan.
Baca Juga: Potensi Tinggi, Ini 8 Alasan Properti Harus Dapat Stimulus dari Pemerintah!
“Pemerintah berencana memprioritaskan properti, termasuk mendorong dengan kebijakan fiskal," ungkap mantan Direktur Utama Perumnas tersebut.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid meyakini 2022 akan menjadi tahun kebangkitan properti. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendukung agar Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) diperpanjang hingga tahun depan.
“Saya sudah bahas juga dengan Kemenko agar PPN DTP diperpanjang," ungkap Khalawi saat memberi sambutan mewakili Menteri PUPR.
Dia juga menyebutkan, pemerintah akan mendukung agar ke depan proses perizinan bisa semakin mudah seperti yang diinstruksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
