RealEstat.id (Bogor) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Selasa (25/3/2025).
Bertujuan membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau, program kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan hasil inisiasi dari pertemuan Kementerian PKP, BP Tapera dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 7 Februari 2025, yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru, didukung dengan konsolidasi data oleh BPS.
Sinergi konkret antara kementerian dan Lembaga tersebut akhirnya menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia.
Peluncuran program ini ditandai dengan akad kredit serentak di delapan kota besar yakni Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).
Baca Juga: Bidik Pendanaan Rp90 Triliun, Bank BTN Perkenalkan Bale Korpora
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, serta Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menggelar 'karpet merah' kepada investor, tetapi juga wong cilik, termasuk guru yang merupakan MBR.
"Selain alokasi rumah subsidi untuk guru, pemerintah juga menyiapkan alokasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari berbagai profesi lainnya," katanya.
Dalam waktu dekat, imbuh Maruarar, pihaknya mengalokasikan 20.000 unit rumah untuk guru, sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) yang merupakan pahlawan devisa, dialokasikan 20.000 unit juga.
Selain itu, untuk bidan sebanyak 10.000 unit, perawat 15.000 unit, dan tenaga kesehatan masyarakat 5.000 unit. Kementerian PKP juga sudah mengalokasikan untuk petani, nelayan, dan buruh.
Baca Juga: HUT KPR ke-48, BTN Dorong Pembiayaan Hunian Pekerja Informal dan Milenial
"Dengan bantuan BPS, program ini bisa lebih tepat sasaran dan rumah subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak,” jelas Maruarar Sirait.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.
Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik.
Dia pun berterima kasih kepada Pak Menteri PKP yang sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru, karena jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.
"Kami ingin agar para guru dapat bekerja lebih baik lagi, dengan peningkatan kesejahteraan dan kepemilikan rumah yang layak,” kata Abdul Mu'ti, menambahkan.
Baca Juga: Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Dana FLPP Perlu Ditambah Jadi Rp70 Triliun
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia, BPS bertugas mengumpulkan data dan mengolahnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.
BPS mendapatkan data administrasi guru dari Dikdasmen, kemudian dipadupadankan dengan data tunggal yang disebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.
"Hasil dari DTSEN tersebut, kami kembalikan ke Dikdasmen untuk dimanfaatkan dalam program ini,” jelas Amalia Adininggar Widyasanti.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya pemenuhan kebutuhan tiga juta rumah dengan penyediaan pembiayaan yang terjangkau untuk seluruh segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami berharap mudah-mudahan kerja sama yang dilakukan dapat mempercepat pencapaian sasaran, ini akan kami jaga. Kami berkomitmen mengawal 20.000 unit kuota untuk guru tahun ini, jangan sampai yang tidak berhak ikut menikmati fasilitas KPR Subsidi,” kata Heru.
Baca Juga: Ini Alasan Menteri PKP Minta BTN Jadi Bank Perumahan
20.000 Unit Rumah Subsidi untuk Guru di 2025
Senada dengan Kepala BPS dan Komisioner BP Tapera, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
Tak sampai di situ, dia mengusulkan penambahan di tahun depan. Selain guru ASN (aparatur sipil negara), ditambah dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta.
"Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” tutur Nixon.
Dia menargetkan, pada tahun 2025, program ini dapat memberikan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi kepada guru-guru di seluruh Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.
Sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.
Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.
Baca Juga: Usung Konsep Hijau, BTN Bangun Learning Center di Bandung
"Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” papar Nixon.
Sebagai tahap awal implementasi, BTN menggelar akad kredit serentak pada tanggal 25 Maret 2025 untuk 300 debitur, baik secara onsite maupun online yang tersebar di 8 wilayah.
Selain di Bogor (Perumahan Pesona Kahuripan 10 sebanyak 59 debitur), akad kredit juga dilakukan di Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, serta Jayapura yang mayoritas berasal dari jenjang SD, diikuti SMP dan SMA, dengan masa kerja di atas dua tahun.
“BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat. Program ini ke depannya akan diterapkan secara nasional,” kata Nixon LP Napitupulu.
Dia menegaskan, sebagai pemain utama di KPR nasional, BTN selama ini telah menunjukkan kepeduliannya terhadap insan pekerja sektor pendidikan.
Hal itu terlihat dari total penyaluran rumah untuk tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak tahun 2021. Selama tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
