RealEstat.id (Jakarta) – Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) yang dirilis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2022 silam, dinilai menjadi solusi dalam proses pengurusan administrasi pertanahan.
Dirancang untuk memudahkan masyarakat, terutama pekerja kantoran yang sibuk saat weekdays, Program Pelataran memungkinkan mereka tetap bisa mengurus sertifikat dan urusan pertanahan lainnya di akhir pekan.
Perlu diingat, layanan di Program Pelataran ini diperuntukkan khusus bagi pengurusan administrasi pertanahan yang tidak dikuasakan kepada orang lain.
Baca Juga: Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan Lewat Program Pelataran, Begini Caranya!
Pelataran utamanya diimplementasikan pada Kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Di samping itu, Pelataran juga dibuka pada kantor yang memiliki rata-rata jumlah pelayanan di atas 2.000 berkas per bulan.
"Hal ini adalah wujud komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat di kabupaten atau kota tersebut yang permintaan pelayanannya sangat tinggi," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sedikitnya, terdapat 107 Kantor Pertanahan di 33 provinsi yang membuka layanan akhir pekan ini. Untuk mengetahui lokasi detailnya, masyarakat dapat melihat daftar Kantor Pertanahan mana saja yang buka pada akhir pekan dengan mengecek link https://bit.ly/InfoPELATARAN.
Baca Juga: ATR/BPN Buka Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan Pengaduan via WhatsApp
Seluruh Kantor Pertanahan yang membuka layanan akhir pekan sudah terdaftar dalam link tersebut. Dengan Pelataran masyarakat dapat mengurus terkait sertifikat dan administrasi pertanahan lainnya pada hari Sabtu - Ahad mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat.
Di berbagai kesempatan, Agus Harimurti Yudhoyono pun mengimbau masyarakat untuk datang mengurus sertifikat tanahnya sendiri ke Kantor Pertanahan melalui Loket Prioritas dan manfaatkan Pelataran.
“Program ini akan sangat membantu masyaralat, dan saya berharap dengan hadirnya Kementerian ATR/BPN yang makin responsif dan bekerja dengan sebaik-baiknya, kepastian hukum hak atas tanah, termasuk urusan keadilan bisa dimiliki dan dinikmati oleh semua warga,” pungkas Menteri AHY.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
