RealEstat.id (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait dukungan rumah subsidi untuk wartawan di seluruh Indonesia, Selasa (8/4/2025).
Penandatanganan MoU yang dilakukan di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta ini disaksikan oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Direktur Consumer And Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar; Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun; serta Sekretaris Dewan Pers, Saefudin.
Mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan, Maruarar Sirait mengatakan, hal ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.
Baca Juga: Kementerian PKP Alokasikan 2.000 Unit Rumah Subsidi Bagi Mitra Driver Online
"Rencana groundbreaking rumah subsidi untuk wartawan ini rencananya akan dilaksanakan tanggal 6 Mei 2025 mendatang," terang Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa rakyat, termasuk wartawan, wajib mendapatkan rumah subsidi berkualitas dari pengembang bertanggung jawab yang bisa dimiliki melalui KPR FLPP.
"Program pembiayaan perumahan tersebut memang dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap," jelasnya.
Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.
Baca Juga: Bangun 100.000 Unit Hunian di Indonesia, AlQilaa International Group Qatar Gandeng BTN
"Saya harap BPS dapat berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia untuk dapat menentukan alokasi wartawan yang berhak menerima rumah subsidi ini, karena wartawan adalah profesi yang memperjuangkan dan menyuarakan demokrasi," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi wartawan di Indonesia.
Pasalnya, imbuh Meutya, selama ini program perumahan untuk wartawan sangat dibutuhkan karena belum semuanya memiliki rumah.
Dia pun mengapresiasi terobosan yang dinilai luar biasa ini seraya berharap program ini dapat memberikan bantuan perumahan kepada para wartawan di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Sepakat! Menteri PKP dan Menkes Bangun 30.000 Rumah Subsidi bagi Tenaga Kesehatan
"Kami sangat mendukung karena ini adalah program yang sangat dirindukan untuk wartawan yang tidak mampu," kata Menteri Komdigi.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, BPS akan terus menyediakan berbagai indikator statistik serta data makro dan mikro yang diperbarui secara rutin.
"Wartawan telah membantu BPS dalam mengedukasi kepada masyarakat terkait hasil statistik agar lebih dipahami. Peran wartawan sangat penting dalam literasi untuk masyarakat dalam hal statistik," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun menyatakan, saat ini jumlah wartawan bersertifikat kira-kira 25 ribu dan tersebar diseluruh Indonesia.
Baca Juga: Kawal Program Rumah Untuk Guru Indonesia, BP Tapera: Harus Berkualitas dan Tepat Sasaran
"Dengan berbagai kemudahan yang diberikan akan sangat membantu dalam kepemilikan rumah. Semoga program ini dapat bermanfaat untuk teman-teman wartawan. PWI siap mendukung Program Kementerian PKP ini," harapnya.
Sekretaris Dewan Pers, Saefudin juga berharap nantinya ditentukan kriteria wartawan yang berhak menerima bantuan ini agar program tersebut tepat sasaran.
"Kami akan bekerjasama dengan BPS untuk 1.000 unit rumah yang disediakan wartawan mana yg berhak mendapatkan rumah dan mendukung penuh program ini dalam memberikan kesejahteraan bagi wartawan yang membutuhkan," katanya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
