RealEstat.id (Jakarta) - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) periode 2021 - 2025 resmi dilantik, Kamis (18/3/2021). Junaidi Abdillah dan Daniel Djumali kembali terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APERSI pada Musyawarah Nasional (Munas) VI Apersi yang dihelat 9 Februari 2021.
Acara pelantikan yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta tersebut dihadiri anggota Apersi dan pemangku kepentingan sektor perumahan nasional, seperti pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Direksi Bank BTN, serta Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
Baca Juga: Apersi Berikan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Tanah Air
Terkait program kerja prioritas Apersi, Junaidi Abdillah mengatakan pengurus mempersiapkannya sebagai solusi bagi para anggota di tengah masa pandemi. Dia tidak memungkiri, kondisi pandemi satu tahun terakhir ini sangat berdampak pada kinerja anggota Apersi dalam membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, program kerja Apersi akan diprioritaskan sesuai dengan kondisi saat ini.
Menurutnya, ada tiga program kerja yang diperhatikan Apersi. Pertama, pemanfaatan teknologi secara maksimal; kedua, memberantas pungutan liar (pungli); ketiga, mendorong Pemerintah dan perbankan untuk mempermudah dan memperbesar keran pembiayaan perumahan bagi MBR.
“Bicara tentang teknologi, memang sudah menjadi keharusan saat ini, baik di sisi administrasi maupun marketing. Masa pandemi menuntut semua aktivitas menggunakan teknologi. Sementara masih banyak pengembang, khususnya di daerah, yang masih mengandalkan sistem manual dalam kegiatannya. Untuk itu, kami akan sering mengadakan pelatihan kepada para anggota agar lebih ‘melek’ teknologi,” jelas Junaidi yang mengatakan pendaftaran anggota Apersi saat ini cukup melalui daring.
Baca Juga: APERSI Banten Peduli Bantu Anak Yatim dan Masyarakat Terdampak COVID-19
Untuk memberantas pungli, imbuhnya, Apersi telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Saber Pungli dengan menggandeng Satgas Saber Pungli. Junaidi menjelaskan, pihaknya sangat serius, karena praktik pungli berpengaruh besar terhadap kinerja pengembang anggota Apersi yang notabene membangun perumahan untuk MBR.
“Kami membantu Pemerintah membangun perumahan MBR yang harganya dibatasi (memiliki plafon harga). Rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan juga sudah jelas besarannya. Jika ada pungutan liar, tentu akan sangat mengganggu keuangan dan dapat merusak kinerja pengembang dalam mewujudkan rumah terjangkau. Dengan Pokja yang bekerjasama dengan Satgas Saber Pungli, harapan kami akan bisa menekan Pungli di lapangan, terutama yang terkait dengan perizinan dan pertanahan,” urai Junaidi.
Urusan perizinan dan pertanahan yang sudah jelas aturan mainnya saja—baik waktu maupun biaya yang harus dikeluarkan—di lapangan tetap masih banyak praktik pungli. Hal ini, katanya, bisa membuat biaya perizinan dan pertanahan membengkak hingga 10 kali lipat.
Baca Juga: Pastikan Kualitas Rumah Subsidi, SiPetruk Tidak Akan Hambat Pengembang
“Belum lagi bicara soal waktu pengurusan perizinan, masih sangat lama. Karena itu, praktik pungli harus kita berantas habis,” tegas Junaidi.
Menyoal pembiayaan, Apersi akan terus berjuang mendorong agar pembiayaan perumahan bagi MBR semakin memiliki banyak skema dan lebih terjangkau. Salah satunya program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), yang menurut Junaidi harus segera dijalankan.
"Jika program pembiayaan perumahan dengan sekama bisa berjalan, kami optimistis hal ini dapat mengatasi masalah penting di bidang perumahan, sementara masyarakat pun dapat menikmati suku bunga KPR yang lebih rendah," tutup Junaidi.
