RealEstat.id (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan Lapas.
Pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5/2025) ini, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.
"Kita persiapkan semua kepasilan hukum dan data-data pendukungnya, seperti dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Baca Juga: Menteri PKP: Rumah Subsidi Bukan Untuk Orang Kaya!
Menurut Menteri PKP, pihaknya siap melaksanakan pembangunan Lapas menjadi perumahan. Salah satunya dengan memanfaatkan penjara-penajara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas untuk bisa dipindahkan sesuai aturan yang berlaku.
Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba guna dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat, khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tata kelola dan aturan yang benar.
Menurut Maruarar, hal ini dilakukan sebagai komitmen mewujudkan Program 3 Juta Rumah, selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.
"Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," terangnya.
Baca Juga: Menteri PKP Serahkan 100 Rumah Subsidi untuk Buruh di Peringatan May Day 2025
Dalam waktu dekat, imbuhnya, dirinya akan menghadap kepada Mensetneg untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait progresnya agar legalitas dan tata kelolanya semakin jelas.
"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," katanya.
Terkait dengan biaya anggaran pembangunan, imbuhnya, Menteri PKP masih belum mau menyampaikan lebih lanjut. Apalagi pihaknya juga melibatkan sejumlah developer guna mendengarkan berbagai saran dan masukan.
"Untuk anggaran, tadi saya katakan pola-pola itu yang kamis sedang bangun. Skimnya seperti apa yang aman. Termasuk juga masukan dari developer, kami mendengarkan saran-saran dari mereka," tandasnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
