RealEstat.id (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menyampaikan realisasi serapan anggaran dan capaian fisik Tahun Angaran (TA) 2024 dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (4/11/2024).
Maruarar mengatakan, pada TA 2024 Kementerian PKP yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mendapat pagu DIPA awal sebesar Rp9,25 triliun kemudian mendapat penambahan hingga pagu total akhir menjadi Rp14,68 triliun.
Menurutnya, hingga 30 Oktober 2024 realisasi serapan anggaran perumahan tersebut mencapai 60,21% atau sebesar Rp8,84 triliun, dengan capaian pembangunan rumah sebanyak 94.086 unit dari target 145.796 unit.
Baca Juga: Menteri PKP Bikin Gebrakan Program Perumahan, Ini Harapan Masyarakat
"Capaian tersebut terdiri dari pembangunan Rumah Susun sebanyak 2.258 unit (69 tower), Rumah Khusus 1.426 unit, dan Rumah Swadaya 90.402 unit," kata Maruarar yang hadir didampingi Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, serta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PKP.
Sementara untuk, capaian bantuan pembiayaan perumahan di antaranya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tapera, SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka), dan SSB (Subsidi Selisih Bunga) hingga 30 Oktober 2024 tercapai sebanyak 182.372 (87,88%) dari target 207.525 unit.
Kementerian PKP juga terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) TA 2024 sebesar Rp2,981 triliun lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca Juga: Didampingi Aguan, Menteri PKP Gelar Groundbreaking Rumah Gratis untuk Rakyat di Tangerang
Saat ini serapan anggaran BSPS sebesar 63,28% atau Rp1,887 triliun yang menyerap 180.804 orang pekerja dari target serapan 270.638 orang pekerja.
Menteri PKP mengatakan, untuk mencapai target realisasi anggaran diperlukan percepatan yang dilakukan dengan memaksimalkan alokasi yang ada melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, dan percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas.
Agenda lain yang dibahas adalah pembahasan hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 BPK RI di mana Ditjen Perumahan menerima 2 LHP dengan total 31 rekomendasi senilai Rp11,5 miliar.
LHP pertama berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Semester I Tahun 2023 dengan 10 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti semuanya.
Baca Juga: Kementerian PKP Inisiasi Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat
LHP kedua terkait Kinerja Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Kuartal III 2023, dengan 21 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam kesimpulan rapat memberikan apresiasi atas penyelesaian semua rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan semester II BPK RI tahun 2023.
"Selanjutnya Komisi V DPR juga meminta untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024," ujar politisi dari Fraksi PDIP ini.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
