Kementerian PUPR dan Bank BTN Susun Grand Design Perumahan MBR Sektor Informal

Kementerian PUPR menilai, kajian serta penyusunan grand design perumahan di Indonesia, khususnya bagi MBR, sektor informal sangat diperlukan.

Perumahan Subsidi (Foto: Kementerian PUPR)
Perumahan Subsidi (Foto: Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Jakarta) – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) untuk menyiapkan skema pembiayaan serta pendataan terkait jumlah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu diperlukan untuk mendukung penyusunan grand design perumahan di Indonesia.

“Kami mengapresiasi langkah Bank BTN dalam penyusunan grand design pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Salah satu hal yang diperlukan saat ini adalah pendataan mengenai jumlah kelompok MBR di sektor informal yang menjadi target program perumahan pemerintah,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat memimpin Rapat Koordinasi bersama BTN di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Baca Juga: Permudah MBR Sektor Informal Miliki Rumah, Kementerian PUPR Gandeng Bank BTN

Rapat tersebut membahas mengenai dua tema utama, yakni Grand Design Pembiayaan Perumahan Kepada Segmen MBR Sektor Informal serta Kajian Optimalisasi Ekosistem Perumahan MBR di Indonesia.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, M Hidayat, Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur dan perwakilan dari Bank BTN yakni Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division (SMD) Mochamad Yut Penta dan Kepala Departemen SMD, Umi Hardinajati.

Iwan menerangkan, adanya kajian serta penyusunan grand design perumahan di Indonesia khususnya bagi MBR sektor informal sangat diperlukan. Pasalnya MBR menjadi salah satu target utama pemerintah dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah sehingga bisa mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan 'Zero Backlog' Perumahan, Apa Strateginya?

“Data desil MBR dan target grup masyarakat juga bisa dijadikan dasar program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Jadi ada ekosistem perumahan serta strategi khusus untuk mencapai pengurangan backlog perumahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division (SMD), Mochamad Yut Penta menyatakan, kebutuhan rumah MBR informal ke depan masih sangat diperlukan dan memerlukan peran dari pemerintah dan perbankan. Selain itu, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) untuk mengatasi pembiayaan perumahan MBR.

“Kami memiliki produk yang dapat ditawarkan kepasa segmen MBR informal baik rumah tapak maupun rumah susun. Kami juga siap memfasilitasi pembiayaan rumah tapak dan Rusun sehingga MBR informal bisa memiliki rumah yang layak huni,” terangnya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Fahri Hamzah, Wamen PKP (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Fahri Hamzah, Wamen PKP (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Ilustrasi mengurus HGB ke SHM, (Sumber: Shutterstock)
Ilustrasi mengurus HGB ke SHM, (Sumber: Shutterstock)
Ilustrasi-perhitungan-Pajak-Penjualan-Apartemen-Second-Bagi-Pembeli-dan-Penjual. (Sumber: Istock)
Ilustrasi-perhitungan-Pajak-Penjualan-Apartemen-Second-Bagi-Pembeli-dan-Penjual. (Sumber: Istock)