RealEstat.id (Karawang) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan subsidi bagi Pegawai Negeri di instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).
Pembangunan perumahan subsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya pegawai yang bertugas di kepolisian.
Menteri PKP menegaskan bahwa penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Polri adalah langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.
Menurutnya, Kementerian PKP ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau.
Baca Juga: Dear Menteri PKP, Kelanjutan Program Rumah Gratis Banyak Dipertanyakan
"Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Maruarar Sirait.
Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang.
"Terima kasih kepada Polri yang telah membantu 0,5% dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," ujar Menteri PKP.
Dia mengungkapkan, Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 220 ribu rumah subsidi.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Kunjungi Kapolri Bahas Strategi Berantas Mafia Tanah
Progres pembangunan rumah, yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan data dari BP Tapera, per bulan Oktober 2024 - 3 Maret 2025 mencapai 118 ribu unit.
Selain itu, Menteri PKP juga menekankan pentingnya memilih pengembang yang bertanggung jawab agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman.
"Saya sangat menekankan bahwa pengembang harus bertanggung jawab. Jika pengembang bertanggung jawab, maka penghuni pasti bahagia. Ini sangat menentukan kualitas perumahan yang kita bangun," tegasnya.
Maruarar juga menyoroti bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia.
Baca Juga: Soroti Sepak Terjang Menteri, Pengembang Tidak Puas dengan Kinerja Kementerian PKP
Oleh karena itu, sektor properti diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di Jawa Barat maupun secara nasional.
Selain itu, Menteri PKP juga mengapresiasi percepatan perizinan dalam sektor perumahan, termasuk proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Dia memberi contoh, di Pontianak dan Kubu Raya, Kalimantan Barat, pengurusan PBG bisa selesai dalam waktu 10 menit.
"Pelayanan publik di Indonesia sangat progresif. Saya pikir ini fenomena baru dalam pelayanan publik," ujar Maruarar Sirait, menambahkan.
Baca Juga: Anggarkan Rp255 Miliar, Kementerian PKP Perbaiki Hunian di Kawasan Pesisir Lewat Program BSPS
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menuturkan, sebagai bentuk dukungan terhadap program ini, Polri terus merevitalisasi program ini dan telah memungkinkan 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri memiliki rumah subsidi di seluruh Indonesia.
Untuk memastikan pemerataan, Polri juga tengah mengkoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.
"Di satu sisi, rumah adalah harapan bagi personel Polri. Program ini kami sambut baik, dan ini merupakan program pertama yang kami laksanakan," ujarnya.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo pun berharap, target bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
