RealEstat.id (Bogor) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank BTN meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Selasa (25/3/2025).
Program perumahan yang merupakan hasil kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Program tersebut merupakan hasil inisiasi dari pertemuan Menteri PKP, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Komisioner BP Tapera pada 7 Februari 2025, yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru, didukung dengan konsolidasi data oleh BPS.
Baca Juga: Lakukan Serah Terima Kunci, Menteri PKP: Semoga Tak Ada Lagi Guru yang Tak Punya Rumah
Sinergi konkret antara kementerian dan Lembaga tersebut akhirnya menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia.
Peluncuran program ini ditandai dengan akad kredit serentak di delapan kota besar yakni Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).
Acara yang dipusatkan di perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi Bogor ini, dihadiri oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait; Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti; Seskab, Teddy Indra Wijaya; Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu; serta Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar.
"Ini merupakan penghormatan bagi kami menyiapkan data dimana digunakan untuk mengambil kebijakan dalam kolaborasi ini untuk membantu guru dalam memiliki rumah. Model kolaborasi ini sangat efektif dan efisien," tutur Kepala BPS.
Baca Juga: Program Rumah untuk Guru Indonesia Resmi Dirilis, BTN Jadi Bank Pelaksana Tunggal
Dalam kesempatan yang sama Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi untuk kolaborasi ini. "Semoga para guru bisa bekerja lebih baik, fokus pada pendidikan, karena guru adalah agen pembelajaran, agen perubahan dan pembangunan peradaban," ungkapnya.
Sementara itu Menteri PKP Maruarar Sirait mengharapkan dengan adanya kolaborasi antar lintas ini tidak ada lagi program yang tidak tepat sasaran. Data BPS sangat membantu dan diharapkan setelah tepat sasaran juga berkualitas seperti perumahan saat ini," ujarnya semangat.
Dalam kesempatan yang sama Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan akan terus mendukung program 3 juta rumah dengan pembiayaan terjangkau bagi semua masyarakat Indonesia.
Saat ini BP Tapera mengelola dua program yaitu dari dana peserta yang dikenal dengan pembiayaan Tapera dan program kedua yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Baca Juga: Kementerian PKP Siap Bangun 30 Ribu Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan
“Sejak tahun 2022 hingga per saat ini kami telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp81,7 Triliun untuk 697.913 unit rumah. Sedangkan pada Pembiayaan Tapera sejak tahun 2021 hingga 2024 telah berhasil menyalurkan 19.267 unit rumah senilai Rp3,02 Triliun,” pungkas Komisioner Heru.
Selain itu, Heru juga menambahkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 – 24 Maret 2025 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera FLPP telah terealisasikan sebanyak 139.515 unit rumah.
"BP Tapera akan mengawal 20 ribu rumah untuk guru dan siap mempromosikan kualitas dan ketepatan sasaran KPR subsidi," ungkap Heru optimis.
Didukung oleh Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitulu menyatakan bahwa Guru adalah garda depan dalam mencetak generasi masa depan.
Baca Juga: Genap Berusia 6 Tahun, BP Tapera Jadi Garda Terdepan Atasi Backlog Perumahan
“Kami di BTN merasa terhormat menjadi mitra utama dalam menyediakan akses pembiayaan rumah subsidi yang mudah dan terjangkau bagi para guru. Program ini bukan hanya soal kepemilikan rumah, tapi bentuk penghargaan negara atas dedikasi mereka,” ujar Direktur Utama BTN.
Pemerintah menargetkan, pada tahun 2025, program ini dapat memberikan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi kepada guru-guru di seluruh Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.
Sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, antara lain: belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, memiliki masa kerja minimal dua tahun, dan penghasilan tidak lebih dari Rp7 juta (belum menikah) atau Rp8 juta (sudah menikah).
Baca Juga: Persentase Terus Naik, BP Tapera Konsisten Jaga Tingkat Keterhunian Rumah Subsidi
Skema pembiayaan yang dapat digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat umum dan guru non-PNS sedangkan KPR Tapera untuk guru PNS.
Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.
Sebagai tahap awal implementasi, digelar akad kredit serentak pada tanggal 25 Maret 2025 untuk 300 debitur, baik secara onsite maupun online yang tersebar di 8 wilayah masing-masing yaitu Bogor (Perumahan Pesona Kahuripan 10 sebanyak 59 debitur), Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, serta Jayapura yang mayoritas berasal dari jenjang SD, diikuti SMP dan SMA, dengan masa kerja di atas dua tahun.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
