Girik Tidak Berlaku Lagi di 2026, Begini Penjelasan ATR/BPN

Girik merupakan bukti kepemilikan tanah lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pembagian Sertifikat Tanah di Wonosobo, Jawa Tengah (Foto: Dok. ATR/BPN)
Pembagian Sertifikat Tanah di Wonosobo, Jawa Tengah (Foto: Dok. ATR/BPN)

RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan, girik atau bukti kepemilikan tanah lama tidak akan berlaku lagi setelah kawasan dinyatakan lengkap terdaftar.

Penegasan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur bahwa sertifikat tanah yang telah terbit lebih dari lima tahun tidak dapat dicabut atau diganti kecuali melalui perintah pengadilan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menjelaskan, bahwa; girik secara otomatis tidak berlaku setelah seluruh tanah di suatu kawasan telah terpetakan dan diterbitkan sertifikatnya.

Baca Juga: Penting! Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang

Menurutnya, ketika suatu kawasan sudah dinyatakan lengkap, sudah terpetakan siapa pemiliknya, dan sudah ada sertifikatnya, girik otomatis tidak berlaku lagi.

"Kecuali, jika ada cacat administrasi yang terbukti dalam waktu kurang dari lima tahun, maka girik masih dapat digunakan sebagai bukti," papar Nurson Wahid.

Menteri Nusron juga menegaskan, bahwa jika usia sertifikat telah lebih dari lima tahun, maka persoalan hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

"Sertifikat tanah adalah produk hukum. Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021, produk hukum hanya dapat digantikan dengan produk hukum lain atas perintah pengadilan," jelasnya.

Baca Juga: Pemekaran Wilayah Bikin Alamat Sertifikat Tanah Berubah, Begini Cara Mengurusnya

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi menjelaskan bahwa girik awalnya merupakan bukti kepemilikan tanah lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam UU tersebut, jelasnya, pemilik tanah diberikan waktu untuk mendaftarkan tanah mereka.

"Namun, dengan berjalannya waktu dan beberapa peraturan tambahan, hak atas tanah yang bersumber dari girik seharusnya sudah tidak berlaku," kata Asnaedi.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, selama ini banyak sengketa dan konflik tanah yang berawal dari girik.

Bahkan, girik seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia tanah melalui dokumen palsu.

Baca Juga: Akses Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku, Begini Bentuk Sertifikat Elektronik

"Maka dari itu, penghapusan girik ini bertujuan untuk mencegah konflik di masa depan," ungkap Asnaedi.

Menurutnya, dengan keberhasilan program Kabupaten/Kota Lengkap, bukti kepemilikan tanah berupa girik kini tidak lagi relevan.

Sebagaimana yang disampaikan Menteri ATR/BPN, begitu seluruh tanah di suatu kawasan sudah lengkap dan terdaftar, girik dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

"Seperti yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, pada saat seluruh tanah di suatu kawasan sudah lengkap dan terdaftar, girik dengan sendirinya tidak berlaku lagi," pungkas Asnaedi.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Kawasan KIPP IKN. (Foto: Dok. Humas OIKN)
Kawasan KIPP IKN. (Foto: Dok. Humas OIKN)
Rumah subsidi (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rumah subsidi (Foto: Dok. Kementerian PUPR)