RealEstat.id (Jakarta) – Genap berusia enam tahun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus tumbuh, berkembang, menghadirkan inovasi, serta memperkuat peranan dalam ekosistem pembiayaan perumahan di Tanah Air.
Hal ini merupakan bukti nyata dari komitmen BP Tapera dalam menjaga Amanah MULIA (Melayani dengan hati, Unggul, Loyal, Inovatif dan Adaptif) untuk mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia.
Tercatat sejak tahun 2021 – 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan subsidi bagi peserta Tapera (PNS) sebanyak 19.267 unit rumah senilai Rp3,02 triliun.
Baca Juga: Kementerian PKP Siap Bangun 30 Ribu Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan
Sedangkan sejak menjadi OIP, BP Tapera telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 655.300 unit rumah subsidi senilai Rp76,04 triliun.
Per 1 Januari - 21 Maret 2025, BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) telah merealisasikan KPR Subsidi sebanyak 90.779 unit rumah subsidi.
Terdiri dari data proses bangun hingga akad sebanyak 55.186 unit dan realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP dan Tapera sebanyak 35.593 unit rumah.
Sedangkan, data realisasi KPR Subsidi per 20 Oktober 2024 – 21 Maret 2025 telah mencapai 133.891 unit rumah, yang terdiri dari data proses hingga akad sebanyak 62.572 unit dan realisasi KPR Subsidi sebanyak 71.319 unit.
Baca Juga: Persentase Terus Naik, BP Tapera Konsisten Jaga Tingkat Keterhunian Rumah Subsidi
“BP Tapera berupaya hadir untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia dan menjadi solusi bagi MBR,” ungkap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Berdasarkan hasil survei Susenas tahun 2023, backlog perumahan secara kuantitatif mencapai 9,9 juta rumah tangga dan secara kualitatif mencapai 26,9 juta rumah tangga.
Terdapat 4,5 juta rumah tangga yang menghadapi kedua jenis backlog tersebut; yaitu mereka yang tidak memiliki rumah dan tidak tinggal di rumah yang layak.
Sebanyak 83% hingga 86% backlog perumahan tergolong golongan berpendapatan rendah, dengan backlog kuantitatif yang dominan terkonsentrasi di wilayah perkotaan sebesar 78,87%.
Baca Juga: Tak Berubah, BP Tapera Masih Saluran Dana FLPP Dengan Skema yang Sama
Penanganan inti kesenjangan pembiayaan, terutama bagi Kelompok Berpenghasilan Rendah (MBR), sangat penting.
“Untuk itu penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan, terobosan dalam pengembangan sektor pembiayaan perumahan, mengurangi beban fiskal pemerintah dan mengurangi ketidaksesuaian jatuh tempo dengan dan jangka panjang menjadi suatu keniscayaan,” ungkap Heru.
Dia pun berharap dukungan penuh dari semua mitra kerja BP Tapera, baik dari Bank Penyalur penyaluran FLPP dan Tapera, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang rumah subsidi serta semua stakeholder perumahan agar bisa bekerja optimal.
“Mari bersama kita saling bergandengan tangan semua unsur yang tergabung dalam ekosistem perumahan untuk tersedianya rumah yang layak huni, dan terjangkau bagi MBR,” imbau Heru.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
