RealEstat.id (Jakarta) – Sebanyak 70% perusahaan di Asia Pasifik menyatakan bersedia membayar biaya sewa premium untuk dapat menggunakan gedung dengan sertifikasi ramah lingkungan. Komitmen ini sejalan dengan pengembangan properti dengan konsep berkelanjutan di wilayah Asia Pasifik, di mana 40% pengguna menargetkan emisi karbon 0% (net zero) dan 40% lainnya berencana melakukan hal yang sama pada 2025.
Upaya dekarbonisasi real estat juga mendorong 80% pengguna dari segmen perusahaan untuk lebih memilih lokasi yang membantu mereka mengurangi emisi karbon, sementara 65% investor akan lebih fokus pada investasi gedung yang ramah lingkungan.
Survei bertajuk “Sustainable Real Estate: From ambitions to actions” yang dilakukan konsultan properti JLL Asia Pasifik memperlihatkan, sekitar 90% perusahaan di Asia Pasifik setuju bahwa mengatasi emisi dari sektor properti sangat penting dalam upaya mencapai target emisi karbon 0%. Ini menandakan era baru untuk portofolio sewa dan investasi di industri property regional.
Baca Juga: 2021, Transaksi Properti di Asia Pasifik Naik 20%
Survei yang dilakukan terhadap lebih dari 550 pemimpin CRE (Corporate Real Estate) tersebut mencatat, mayoritas perusahaan penyewa gedung berkonsep ramah lingkungan membayar biaya sewa sebesar 7% - 10%, yang dapat menjadi tolok ukur bagi bisnis penyewaan di masa depan.
“Bagi perusahaan yang beroperasi di Asia Pasifik, pengurangan penggunaan aktivitas karbon memiliki kaitan erat dengan properti. Para pengguna mengharapkan solusi properti yang dapat mendukung agenda keberlanjutan mereka. Ini akan mendorong investor untuk memprioritaskan investasi hijau, mengarahkan transformasi industri real estat menuju gedung ramah lingkungan,” kata Anthony Couse, Chief Executive Officer, JLL Asia Pasifik.
Survei ini memberikan pandangan komprehensif tentang keberlanjutan sebuah organisasi, di mana hanya segelintir pengusaha (21%) dan investor (26%) yang teridentifikasi sebagai “pemimpin” untuk kategori mereka dalam survei—yang ditentukan oleh kekuatan target keberlanjutan mereka yang akan berkontribusi dalam pencapaian target pengurangan emisi karbon yaitu mencatatkan lebih dari 71 dari total 100 poin.
Baca Juga: Optimisme Para Pemimpin Perusahaan Properti Asia Pasifik di Masa Pandemi
Ini menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi perlu berbuat lebih banyak untuk merealisasikan komitmen mereka menjadi tindakan nyata. Misalnya, berdasarkan data JLL, hanya 36% pengusaha yang berjanji untuk menindaklanjuti persoalan emisi yang berasal dari pemasok dan pelanggan mereka, selain dari operasional mereka sendiri.
Di samping diperlukannya komitmen yang lebih kuat untuk mempercepat pencapaian target emisi karbon 0%, perusahaan-perusahaan juga melihat sejumlah hambatan dalam mengejar target berkelanjutan di sektor properti. Sekitar 70% pengguna properti melaporkan kurangnya insentif pemerintah dan dukungan dari pemilik properti. Selain itu, tiga dari empat perusahaan yang disurvei melihat infrastruktur teknologi yang kurang memadai sebagai sebuah rintangan dalam mencapai target tersebut.
Sementara itu, Roddy Allan, Chief Research Officer JLL Asia Pasifik mengatakan, di kawasan Asia Pasifik, masyarakat cenderung beralih ke gedung ramah lingkungan dalam upaya mengatasi risiko iklim dan perusahaan-perusahaan bersedia membayar harga premium untuk memenuhi permintaan baru.
Baca Juga: Mulai Pulih, Investasi Properti di Asia Pasifik Naik 35%
"Kalangan dunia usaha mulai memperlihatkan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengambil tindakan nyata melalui portofolio properti mereka. Portofolio ini akan bergantung pada kemitraan antara penyewa dan investor untuk mengubah target keberlanjutan menjadi aksi nyata,” kata Roddy Allan.
Laporan JLL bertajuk “Sustainable Real Estate: From ambitions to actions” merupakan survei online terhadap 478 pengguna properti dan 76 investor dari berbagai negara di wilayah Asia Pasifik, terutama Australia, China, India, Jepang, dan Singapura.
Responden menjawab pertanyaan untuk menentukan tingkat kesempurnaan mereka dalam hal pemahaman dan implementasi prinsip keberlanjutan. Setiap perusahaan kemudian diberi skor kesempurnaan antara 0 hingga 100 untuk melihat apakah mereka termasuk kategori ‘Terdepan’, ‘Sedang Berjalan’, atau ‘Memulai’.
