RealEstat.id (Jakarta) - Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir mengambil langkah strategis untuk menertibkan bisnis Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Hal ini diyakini akan berdampak positif bagi bank-bank BUMN termasuk PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Bank BTN). Pasalnya, rumah subsidi yang menjadi fokus utama Bank BTN juga mendapatkan perhatian dari Menteri BUMN.
Langkah Menteri BUMN disambut positif oleh anggota Komisi XI DPR RI dan asosiasi pengembang. Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun mendukung penuh langkah Menteri BUMN yang ingin menertibkan bisnis Bank Himbara agar kembali pada sektornya masing-masing. Dengan fokus pada sektor masing-masing, kinerja bank-bank BUMN dinilai akan makin kuat, serta menghilangkan persaingan tidak sehat sesama anggota Himbara.
Baca Juga: Bank Syariah Indonesia Siap Salurkan KPR Subsidi FLPP
"Saya setuju dengan wacana Menteri BUMN agar bank fokus pada bidangnya masing-masing. Seperti Bank BTN akan fokus sepenuhnya pada pembiayaan perumahan, terutama perumahan subsidi. Untuk Bank BRI fokus pada UMKM juga sangat bagus. Karena core competence serta pembidangan dan sejarah lahirnya Bank BRI untuk mengurusi UMKM," jelas Misbakhun, Ahad (14/2/2021).
Menurutnya, sudah sewajarnya Bank BTN diberikan sepenuhnya anggaran kuota untuk rumah bersubsidi, Karena Bank BTN punya sejarah panjang dan pengalaman, serta data yang sangat memadai terkait pengelolaan sektor pembiayaan perumahan.
Baca Juga: Penyaluran KPR Subsidi FLPP 2021 Dimulai, Bank BRI Jadi yang Pertama
"Bank BTN-lah yang saat ini berkorban dengan sangat luar biasa mencari pendanaan dan konsisten dalam lini pembiayaan perumahan ini," tegas Misbakhun.
Terkait Bank BRI, imbuhnya, sejarah lahirnya sangat berhubungan erat dengan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pembidangan ini harus semakin diperkuat dalam bentuk strategi dan visi misi, kemudian diterapkan dalam sebuah arahan yang bisa diimplementasikan.
"Harus ada direction atau perintah yang sifatnya tertulis dan menjadi instruksi, supaya keinginan Menteri BUMN itu bisa dilaksanakan," paparnya.
Rumah Subsidi Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Lebih lanjut Misbakhun menegaskan, saat ini situasi ekonomi mengalami tekanan karena pandemi. Namun sektor perumahan khususnya rumah subsidi masih mengalami pertumbuhan.
Untuk itu, dia meyakini, sektor perumahan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, karena masih dibutuhkan masyarakat dan potensinya masih sangat besar dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 7,5 juta unit rumah.
Baca Juga: Ini Dia, 38 Bank Penyalur KPR Subsidi FLPP di 2021
"Permintaan rumah subsidi juga masih tinggi dibandingkan rumah komersial dan sektor lainnya," tuturnya.
Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, perumahan subsidi harus jadi fokus utama pemerintah ke depan dengan pembiayaan, pendanaan, dan anggaran dialokasikan ke sektor tersebut.
"Dengan konsentrasi di sana, pelan-pelan ekonomi bisa diangkat, salah satunya dari perumahan bersubsidi," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Harga Rumah Subsidi FLPP 2021 Tidak Naik
Untuk itu, dalam masa pandemi ini dan melihat daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi masih tinggi, Misbakhun menyarankan agar anggaran atau kuota rumah subsidi ditambahkan menjadi 400.000 hingga 600.000 unit. Jika ini bisa diterapkan maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga besar.
"Karena sektor ini pasarnya masih sangat luas dan dari sisi risiko juga sangat aman karena ada agunannya berupa rumah," pungkas Misbakhun.
FLPP Diurus Bank yang Fokus Perumahan
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) Junaidi Abdillah menilai, penyaluran dana untuk rumah subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sudah seharusnya diserahkan kepada perbankan yang berkomitmen dan sudah terbukti besar dan berhasil menyalurkannya.
“Kami setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya Bank BTN,” kata Junaidi Abdillah.
Baca Juga: Kinerja Mengilap 10 Bank Syariah Penyalur KPR FLPP
Menurutnya, bila penyaluran dana subsidi diberikan kepada semua perbankan justru tidak fokus, apalagi bila progres penyaluran tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah.
“Ya ngapain juga ikut kerja sama, kalau penyaluran tidak sesuai, lebih baik kepada perbankan yang punya bukti jelas penyaluraannya,” kata dia.
Karena itu, Junaidi juga berharap kepada pemerintah untuk lebih cepat menyalurkan dana rumah subsidi, agar masyarakat kecil bisa segera mendapatkan rumah yang layak. Termasuk perbankan untuk mempermudah proses KPR dan aturan yang tidak berlibet dan memberatkan konsumen ataupun juga developer.
Baca Juga: Bank Penyalur FLPP Kini Dapat Terapkan Tandatangan Elektronik
Sementara Ketua Umum DPP Himperra (Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat), Endang Kawidjaja menilai sebaiknya dari total anggaran FLPP sebesar 60% dialokasi untuk Bank BTN. Sedangkan bank-bank lain diberikan kuota 20%. Sementara itu, sisanya 20% untuk cadangan kalau salah satu bank habis duluan.
"Maka sisa 20% cadangan bisa dialokasikan untuk kelompok bank yang habis lebih dulu," paparnya.
