RealEstat.id (Jakarta) – Dihadiri ratusan anggota dari 25 provinsi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Hotel Vertu Harmoni Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Ajang Rakernas 2023 ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun APERSI yang ke-25. Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah menyatakan, di usianya yang tak muda lagi APERSI terus berkomitmen untuk berkontribusi membangun rumah rakyat.
Saat ini, anggota APERSI tersebar hampir di seluruh provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 3.500 pengembang/perusahaan. Dalam Rakernas ini, APERSI juga menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah agar tidak fluktuatif, berubah-ubah, sehingga iklim berusaha lebih tenang.
Baca Juga: Kementerian Perumahan Rakyat: Layakkah Dihidupkan Kembali?
Salah satu hal yang disoroti Junaidi Abdillah adalah pembuatan sumur untuk rumah tangga yang harus mendapat izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya, regulasi ini akan menjadi masalah, karena nanti masyarakat seluruhnya mengebor air untuk rumah tangga harus izin. Padahal, di undang-undang dasar disebut bumi dan air dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Bukan hanya pengembang saja yang kena dampaknya, masyarakat umum juga bisa kena sanksi semua. Aturan ini akan menjerat siapa pun harus memiliki izin untuk membuat sumur air," tegas Junaidi kepada awak media yang hadir di Rakernas APERSI 2023.
Junaidi menambahkan, kebanyakan dalam proses perizinan tidak mudah. Jika membuat sumur harus ada izin, dia yakin akan ada proses-proses yang panjang.
Baca Juga: Pengembang Frustrasi: 'Lama-lama Capek Ngurusi Rumah Subsidi'
Lebih lanjut, dia pun menyoroti syarat realisasi KPR yang mencantumkan poin harus memiliki sumber air. Jika sumber air tidak ada, pasti efeknya kepada realisasi, lantaran jaringan PDAM belum ada di semua daerah.
"Bagaimana memaksa masyarakat untuk mandiri, sementara pemerintah tidak menyiapkan infrastrukturnya. Aturan ini salah kaprah, kita diminta tidak boleh menggunakan air tanah untuk kepentingan rumah tangga, tetapi pemerintah tidak menyediakan PDAM ke rumah-rumah. Saya rasa ini menghambat Program Sejuta Rumah Pak Presiden," ungkapnya.
Talkshow Visi Perumahan Calon Presiden 2024
Rakernas APERSI 2023 juga menyajikan talkshow bertema “Masa Depan Penyediaan Rumah Rakyat Pada Pemerintahan yang Akan Datang” yang menjadi ajang tim calon presiden 2024 menyampaikan visi misi mereka.
Anies Baswedan yang secara langsung hadir menjadi pembicara pertama menegaskan, program perumahan yang akan digulirkan adalah kemudahan akses kredit pemilikan rumah (KPR) untuk semua lapisan masyarakat.
Baca Juga: Backlog Perumahan Harus Diatasi dengan Cara yang Spektakuler!
Dia mengaku ingin suku bunga KPR lebih terjangkau agar memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah. Selain itu, Anies juga memperhatikan sektor informal maupun pekerja independen dapat terfasilitasi KPR.
"Kami ingin suplai kebutuhan rumah ditopang sistem pembiayaan yang membuat satu suku bunga, jadi lebih terjangkau dan mekanisme jadi lebih mudah. Tidak hanya memfasilitasi mereka yang ada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non formal, dan independen karena kelompok ini yang merasakan dampak. Sehingga akses KPR lebih meningkat dan semua merasakan dan ini akan kita lakukan," jelas Anies.
Menurutnya, wujud dari konsep ini ada dua program, pertama KPR pasti 5% dan tepat, kira-kira itu arahnya. Sementara untuk pekerja mandiri itu KPR yang dibantu prosesnya, penjaminannya lewat negara sehingga pelaku-pelaku yang non formal dan informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk beli rumah.
“Melalui program tersebut diharapkan dapat mencapai visi dua juta hunian yang terintegrasi di Indonesia bisa terealisasi,” ungkapnya.
Baca Juga: Asosiasi Pengembang Ungkap Sejumlah Kendala Sektor Perumahan yang Harus Diatasi Pemerintah
Sementara calon presiden Ganjar Pranowo yang diwakilkan Anggota Dewan Pakar, Tim Pemenangan Nasional (TPN), Heru Dewanto menyatakan menegaskan bahwa secara filosofi sektor perumahan selalu berkaitan dengan konteks perkotaan dan lingkungan hidup.
Menurut Heru Dewanto, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Machfud sudah mewacanakan untuk membuat kementerian yang akan mengurus perumahan, perkotaan dan lingkungan hidup.
“Kami menyadari, rumah adalah membentuk SDM yang andal, maka semuanya berawal dari rumah yang layak. Untuk itu kita melihat sektor perumahan itu penting dan harus ada politic will yang kuat. Di dalamnya juga ada politik anggaran dan juga ekosistem yang kuat, dan kita paham bahwa masalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah terkendala pembiayaan, bukan hanya bunga rendah tapi pembiayaan jangka panjang,” jelas Heru Dewanto.
Dia juga menggarisbawahi, bahwa dengan adanya pembiayaan jangka panjang maka kepastian berbisnis pelaku usaha sektor perumahan akan lebih pasti.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
