RealEstat.id (Lombok Barat) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun rumah susun (Rusun) setinggi delapan lantai untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Saat ini, proses pembangunan hunian vertikal yang mengusung konsep mixed use development untuk hunian dan perkantoran tersebut sudah berjalan di lapangan dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini.
"Rusun ini nantinya diperuntukkan bagi ASN Kementerian PUPR yang ditugaskan di Provinsi NTB. Khususnya bagi mereka yang berasal dari luar sehingga mereka bisa menghuni hunian yang layak," ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kementerian PUPR, Senin (12/8/2024).
Dia menerangkan, pembangunan Rusun ini diperlukan agar para ASN bisa fokus bekerja melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
Baca Juga: Mudahkan Masyarakat, Aplikasi Pelayanan Publik Perumahan (Pelikan) Dirilis di NTB
"Dengan demikian mereka tidak terlalu memikirkan tempat tinggal selama mereka bertugas di NTB," kata Iwan Suprijanto, menambahkan.
Dia menyadari bahwa di lingkungan Kementerian PUPR sering terjadi rotasi dan pergantian pejabat.
Di Provinsi NTB juga banyak balai dari unit organisasi di Kementerian PUPR seperti BWS, BP2JK, BPPW, Balai P2P serta satuan kerja di mana banyak pegawai juga yang tidak berasal dari sini dan mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal.
"Jadi ketimbang mereka harus mengontrak dan sibuk mencari hunian mereka sementara bisa tinggal di Rusun ini namun dengan tuntutan kinerjanya harus ditingkatkan," terangnya.
Ke depan, imbuh Iwan, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk mendorong lebih banyak pembangunan Rusun sebagai upaya optimalisasi lahan untuk hunian.
Baca Juga: Dukung Pembangunan Rumah Subsidi di NTB, Kementerian PUPR Kucurkan Bantuan PSU
Selain itu, Kementerian PUPR juga mengusung konsep mixed use development yakni Rusun yang dibangun memiliki fungsi hunian dan perkantoran sehingga pemanfaatan lahan lebih optimal.
"Kami juga ingin agar Rusun ini dibangun dengan konsep green and smart building serta mengusung desain kearifan lokal. Kami harap pemerintah daerah setempat juga bisa menggunakan konsep ini dalam pembangunan hunian bagi masyarakat maupun ASN nya di daerah," harapnya.
Sementara itu, Kepala Balai P2P Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Perumahan, I Wayan Suardana menjelaskan, Rusun ASN PUPR dibangun berdasarkan karena adanya kebutuhan hunian bagi para pegawai antar unit organisasi di Kementerian PUPR yang belum mempunyai tempat tinggal khususnya mereka yang berasal dari luar NTB.
Balai P2P Nusa Tenggara I juga terus berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksanaan Tinggi NTB guna percepatan pembangunan Rusun tersebut.
Baca Juga: Topping Off Digelar, Rusun ASN PUPR Jateng Ditargetkan Rampung Akhir 2024
Berdasarkan data Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai P2P Nusa Tenggara I, lokasi pembangunan Rusun berada di Jalan TGH Faesal No. 555 Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB.
Hunian vertikal ini akan dibangun setinggi delapan lantai di atas tanah seluas 2.500 meter persegi dan saat ini progres pembangunan fisik Rusun di lapangan telah mencapai 40%.
Unit hunian di Rusun ini sebanyak 72 unit terbagi menjadi dua yakni tipe 36 dan tipe 45 dan diperkirakan mampu menampung sebanyak 216 orang.
Peruntukkan lantai 1 hingga 3 digunakan sebagai ruang serbaguna misalnyan untuk kebutuhan kantor dan sisanya untuk hunian.
Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan Pembangunan Rusun ASN Kejati Jateng Selesai Tahun Ini
Setiap unit Rusun akan dilengkapi dengan meubelair di dukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), landskap, drainase, sumur resapan dan konsep bangunan hijau.
Penyedia jasa konstruksi atau kontraktor pelaksana adalah PT. Relis Sapindo Utama dan Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Artefak Arkindo KSO PT. Tujuh Jaya Konsultan.
Diperkirakan pembangunan Rusun ini akan selesai dibangun pada bulan Desember mendatang.
"Unit hunian Rusun juga disediakan bagi kaum difabel, serta dilengkapi mushola, lift, tangga darurat dan area outdoor. Saat ini kami juga tengah berkoordinasi dengan balai-balai unit organisasi Kementerian PUPR di NTB khususnya untuk pendataan pegawai yang berhak tinggal di Rusun ini," katanya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
