Capai 341. 335 Peserta Aktif, PNS di Jawa Timur Dapat Manfaatkan Pembiayaan Tapera

Di Jawa Timur, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan sebanyak 115 unit rumah atau setara dengan Rp16,29 miliar, di mana Malang merupakan kawasan dengan realisasi terbanyak.

Sosialisasi yang dilakukan BP Tapera kepada para PNS di Provinsi Jawa Timur. (Foto: istimewa)
Sosialisasi yang dilakukan BP Tapera kepada para PNS di Provinsi Jawa Timur. (Foto: istimewa)

RealEstat.id (Surabaya) – Mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jawa Timur untuk dapat memiliki rumah pertama, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar forum sosialisasi, Senin (4/7/2022).

Bertempat di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi hybrid ini dihadiri 152 PNS secara luring dan hampir 500 partisipan secara daring. Para peserta yang hadir merupakan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan 38 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi kedua yang dikunjungi oleh BP Tapera, setelah sebelumnya di Provinsi Jawa Barat. Menurut rencana, kegiatan serupa akan digelar di 11 provinsi lain.

Baca Juga: 292.734 PNS di Jawa Barat Bisa Manfaatkan Dana Tapera, Bagaimana Caranya?

Kegiatan yang bertema “Wujudkan Rumah Pertama Bagi PNS Jawa Timur: Ayo Update Data Anda Sekarang, dan Raih Manfaatnya” ini dihadiri langsung Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro, didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha bersama dengan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi.

Dalam kata sambutannya, Eko Ariantoro menyampaikan, berdasarkan data BP Tapera, saat ini Jawa Timur memiliki 341.335 peserta Tapera aktif, dimana sebesar 299.164 telah dimutakhirkan oleh para pemberi kerjanya melalui portal sitara.tapera.go.id sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Namun BP Tapera juga mencatat saat ini sebesar 64,96% peserta masih belum melakukan pemutakhiran data secara individu.

“Dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta, kami imbau kepada para PNS untuk dapat segera memutakhirkan data diri masing-masing di portal Sitara” ujar Eko Ariantoro dalam sambutannya.

Baca Juga: BP Tapera dan KORPRI Dorong PNS Miliki Rumah, Bagaimana Caranya?

Lebih lanjut disampaikan dalam portal sitara.tapera.go,id terdapat 10 isian yang bersifat mandatori dan confidential atau rahasia, yang hanya dapat diisi oleh para peserta.

Eko Ariantoro juga mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar terus mengingatkan para anggotanya untuk menyiapkan data penunjang agar memudahkan pengisian form pemutakhiran data tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh BP Tapera dari para PNS di Jawa Timur yang telah memutakhirkan data, minat peserta terhadap bantuan pembiayaan Tapera dengan skema konvensional yaitu sebanyak 8.993 peserta memilih Kredit Pemilikan Rumah (KPR), 1.536 peserta memilih Kredit Bangun Rumah (KBR), dan 21.526 peserta memilih Kredit Renovasi Rumah (KRR).

Baca Juga: BP Tapera Yakin Mampu Penuhi Target Penyaluran FLPP Kuartal II 2022

Sedangkan untuk skema Syariah, sebanyak 1.279 peserta memilih Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), 232 peserta memilih Pembiayaan Bangun Rumah (PBR), 2.259 peserta memilih Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR).

BP Tapera hingga akhir Juni 2022 ini juga telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 1.394 unit, atau setara dengan Rp208,9 miliar. Khusus untuk provinsi Jawa Timur, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 115 unit atau setara dengan Rp16,29 miliar dengan total paling banyak berada di daerah Malang yakni sebanyak 15 unit.

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyampaikan bahwa Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat mendukung dan mengapresiasi kehadiran BP Tapera dalam memberikan solusi kepada para PNS Jawa Timur untuk dapat mendapatkan manfaat Pembiyaan Rumah Tapera.

Baca Juga: Dengan Tapera, Pekerja Sektor Informal Bisa Punya Rumah, Bagaimana Caranya?

Dalam sambutannya, Wahid juga terus mengajak para PNS dari seluruh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah masing-masing di wilayah Jawa Timur untuk segera melakukan pemutakhiran data di portal Sitara.

“Saya sangat berharap kepada BP Tapera agar serius dan memberikan pertimbangan limit nilai kredit baik dengan program syariah maupun konvensional khususnya bagi PNS yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur,” tutur Wahid Wahyudi.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Fahri Hamzah, Wamen PKP (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Fahri Hamzah, Wamen PKP (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Ilustrasi mengurus HGB ke SHM, (Sumber: Shutterstock)
Ilustrasi mengurus HGB ke SHM, (Sumber: Shutterstock)
Ilustrasi-perhitungan-Pajak-Penjualan-Apartemen-Second-Bagi-Pembeli-dan-Penjual. (Sumber: Istock)
Ilustrasi-perhitungan-Pajak-Penjualan-Apartemen-Second-Bagi-Pembeli-dan-Penjual. (Sumber: Istock)