Tahun Ini, BPD DIY Targetkan Penyaluran Dana KPR FLPP untuk 100 Rumah

Realisasi FLPP BPD DIY hampir 500 rumah dan diharapkan terus meningkat sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki rumah sederhana.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara BP Tapera dengan BPD DIY dalam rangka penyaluran dana KPR FLPP 2024. (Foto: Dok. BP Tapera)
Penandatanganan perjanjian kerja sama antara BP Tapera dengan BPD DIY dalam rangka penyaluran dana KPR FLPP 2024. (Foto: Dok. BP Tapera)

RealEstat.id (Jakarta) – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali akan menyalurkan dana FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 100 unit pada tahun 2024 ini.

Hal ini dapat dilakukan menyusul assessment yang dilakukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) atas capaian realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BPD DIY di Tahun 2023, pada 22 April 2024 lalu.

Kesepakatan penyaluran dana FLPP Tahun 2024 ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dan BPD DIY yang dilakukan di Kantor Pusat BPD DIY, Yogyakarta, Selasa (21/5/2024).

PKS ditangatangani oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma dan Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad, serta disaksikan secara langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Baca Juga: Optimalisasi Pelayanan Publik, BP Tapera Jalin Kolaborasi dengan Ombudsman

Dalam sambutannya, KGPAA Paku Alam X menyampaikan dukungan Pemerintah DIY dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarkat di Provinsi DIY.

"Semoga kita dapat mempercepat dan memperluas jangkauan program KPR Sejahtera FLPP ini, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat merasakan manfaatnya," tutur Paku Alam X.

Bersumber dari data base BP Tapera, Provinsi DIY saat ini memiliki ketersediaan hunian (supply) sebesar 1.939 unit rumah di empat Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, sedangkan data kebutuhan (demand) terekam sebanyak 3.642 di 5 Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Tercatat dana FLPP per 22 Mei 2024 telah disalurkan sebanyak 76.730 unit rumah senilai Rp9,318 triliun yang tersebar di 8.429 perumahan, yang dibangun oleh 6.001 pengembang perumahan dari 35 Bank Penyalur di 33 provinsi dan 380 Kabupaten/Kota.

Baca Juga: BP Tapera: BPD Papua Punya Potensi Besar Salurkan KPR FLPP

Sedangkan, akad pembiayaan perumahan Tapera dalam periode yang sama sudah tersalurkan sebanyak 1.786 unit senilai Rp268,4 miliar.

Selain itu, sejak awal penyaluran KPR FLPP hingga tahun 2023, Provinsi DIY telah berhasil merealisasikan penyaluran sebanyak 459 unit rumah senilai Rp50 miliar, atau sebesar 0,20%, dari total penyaluran KPR FLPP hingga tahun 2023 sebesar 229.000 unit rumah dengan nilai Rp26,32 triliun.

Penyaluran dana FLPP tahun 2024 ini, jika merujuk kepada Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, BP Tapera diamanahkan untuk menyalurkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp21,6 triliun dan melalui Kementerian Keuangan RI, dioptimalisasikan melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) BP Tapera menjadi 170.000 unit dengan nilai yang sama.

Sementara itu, pembiayaan Rumah Tapera ditargetkan untuk tahun yang sama sebanyak 8.717 unit senilai Rp1,3 triliun.

Baca Juga: BP Tapera Optimistis Penyaluran Dana FLPP 2024 Bisa Tercapai

"Realisasi FLPP PT Bank BPD DIY hampir 500 rumah dan diharapkan terus meningkat sehingga memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memiliki rumah sederhana," terang Dirut BPD DIY, Santoso Rohmat.

Pada kesempatan tersebut, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut properti memberikan multiplier effect yang luar biasa dalam perekonomian Indonesia.

Dirinya juga mengajak seluruh pihak yaitu Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana dan Asosiasi Pengembang untuk mendukung program ini sehingga ekonomi masyarakat bisa berdampak positif melalui sektor properti.

“Menurut data Susenas, perekonomian DIY Kuartal I 2024 terhadap Kuartal I 2023 tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk dapat berperan secara tidak langsung menurunkan angka kemiskinan melalui sektor properti,” pungkasnya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Fahri Hamzah, Wamen PKP (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Fahri Hamzah, Wamen PKP (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Ilustrasi mengurus HGB ke SHM, (Sumber: Shutterstock)
Ilustrasi mengurus HGB ke SHM, (Sumber: Shutterstock)
Ilustrasi-perhitungan-Pajak-Penjualan-Apartemen-Second-Bagi-Pembeli-dan-Penjual. (Sumber: Istock)
Ilustrasi-perhitungan-Pajak-Penjualan-Apartemen-Second-Bagi-Pembeli-dan-Penjual. (Sumber: Istock)