RealEstat.id (Bandung) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pemantauan Rumah FLPP Tahun 2025 di Bandung, Rabu (23/4/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Petugas Pemantauan yang berjumlah total 39 Petugas, yang terdiri dari 30 orang Petugas Lapangan, 5 orang Petugas Verifikasi, dan 4 orang Petugas Administrasi dan Konfirmasi.
Bimbingan teknis ini fokus untuk meningkatkan tingkat keterhunian dan kondisi rumah siap huni rumah FLPP dan Tapera tahun 2025.
Baca Juga: BP Tapera Berikan Apresiasi 16 Pengembang Perumahan Subsidi Terbaik, Ini Dia Daftarnya!
Dalam pengantar kegiatan yang disampaikan oleh Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al Ammari, menyampaikan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi hingga tahun 2024, menunjukkan tren peningkatan tingkat keterhunian rumah tiap tahunnya.
Di Tahun 2022, dari target 52.000 rumah, BP Tapera berhasil memantau 57.757 rumah, dengan hasil yaitu 41.435 rumah dihuni sesuai ketentuan, atau sebesar 71,62% rumah FLPP dihuni sesuai ketentuan.
Di Tahun 2023, dari target 62.000 rumah, BP Tapera berhasil memantau 70.422 rumah, dengan hasil 65.162 rumah dihuni sesuai ketentuan, atau sebesar 92,53% rumah FLPP dihuni sesuai ketentuan.
Pada Tahun 2024 dari target 62.000 rumah, BP Tapera berhasil memantau 66.541 rumah dengan hasil 62.294 rumah dihuni sesuai ketentuan, atau sebesar 93,62% rumah FLPP dihuni sesuai ketentuan.
Baca Juga: BP Tapera: Sekarang Manfaat KPR Subsidi FLPP Bisa Dinikmati Banyak Pihak
“Sedangkan di tahun 2025 ini, BP Tapera menargetkan sampling sebanyak 80.000 unit rumah. Seluruh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam sambutannya secara daring menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja para petugas pemantauan di tahun 2024.
Menurutnya, hasil pemantauan yang dilakukan para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam memastikan hunian yang layak.
Di samping itu, imbuhnya, Kementerian PKP juga bisa mengidentifikasi pengembang yang tidak bertanggungjawab terhadap kualitas bangunan, sarana prasarana, serta fasilitas umum yang dibangun.
Baca Juga: Kawal Program Rumah Untuk Guru Indonesia, BP Tapera: Harus Berkualitas dan Tepat Sasaran
“Ada keterkaitan antara tingkat keterhunian dan kualitas bangunan rumah. Dapat atau tidaknya pemilik menghuni rumah tersebut, lantaran kualitas bangunan,” terang Heru.
Oleh karena itu, dia berpesan kepada para petugas pemantauan turut memantau dan menerima aduan yang disampaikan para penghuni ketika melakukan kunjungan lapangan dan wawancara.
“Catat dan sampaikan kepada kami jika ada keluhan. Kami akan menindaklanjuti bersama para bank penyalur untuk membina pengembang-pengembang yang bermasalah,” tegas Heru.
Dia menyampaikan bahwa bimbingan teknis ini menjadi salah satu upaya dan bentuk dukungan BP Tapera terhadap Kementerian PKP dalam memastikan rakyat Indonesia—khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)—memperoleh hak pembiayaan rumah layak huni.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
