RealEstat.id (Jakarta) - Kendati terkendala aturan yang kerap berubah-ubah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yakin dapat membangun 70 ribu unit rumah subsidi hingga akhir 2022 ini.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah saat ditemui di sela acara Ulang Tahun Apersi ke-24 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dia mengatakan, meski banyak kendala dan hambatan di lapangan, Apersi berkomitmen membantu pemerintah dalam mewujudkan Program Sejuta Rumah (PSR) tahun ini.
Baca Juga: Apersi Khawatir Target Program Sejuta Rumah 2022 Tak Akan Tercapai, Ini Alasannya!
“Tahun ini kami sudah membangun rumah subsidi sekitar 57 ribu unit dengan Bank BTN (PT Bank Tabungan Negara, Tbk) dan perkirakan kami bisa bangun sekitar 70 ribu unit secara keseluruhan untuk rumah subsidi hingga akhir tahun,” ungkapnya.
Lebih lanjut Junaidi menegaskan, saat ini masih banyak hambatan untuk membangun rumah subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan dan aturan pemerintah yang sering berubah, menurutnya, juga menjadi kendala di lapangan, termasuk di antaranya proses perizinan di daerah. Keadaan ini diperparah dengan kondisi ekonomi yang saat ini belum sepenuhnya pulih pasca pandemi yang terjadi sejak 2020 lalu.
Baca Juga: Backlog Perumahan Harus Diatasi dengan Cara yang Spektakuler!
Selain itu, aturan pemerintah yang berubah dengan cepat juga menjadi kendala bagi anggota Apersi dalam berkontribusi membangun rumah subsidi untuk MBR.
“Banyak sekali aturan yang membuat pengembang merasa kesulitan untuk membangun rumah subsidi di daerah, karena aturannya sama dengan membangun rumah komersial atau rumah mewah,” kata Junaidi.
Di samping itu, imbuhnya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih menjadi masalah, karena aturannya belum jelas dan berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah Apersi meminta pemerintah pusat untuk melakukan terobosan baru agar target pembangunan rumah subsidi bagi MBR bisa tercapai.
Baca Juga: Asosiasi Pengembang Ungkap Sejumlah Kendala Sektor Perumahan yang Harus Diatasi Pemerintah
“Kami juga mengharapkan agar kebijakan kenaikan harga rumah subsidi ini dikeluarkan. Saat ini, pengembang membangun rumah subsidi untuk untuk tetap bertahan, karena margin sangat tipis, belum lagi harga material yang naik karena kenaikan harga bahan bakar,” kata Junaidi.
Apresiasi Dari Kementerian PUPR
Pada kesempatan tersebut, Iwan Suprijanto Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengapresiasi kinerja pengembang yang tergabung dalam Apersi yang menurutnya telah berpatisipasi dan berkontribusi dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia selama 24 tahun terakhir.
Baca Juga: Pengurus Baru Dilantik, Apersi Prioritaskan Tiga Program Kerja
“Pengembang yang tergabung dalam Apersi juga bisa dikatakan sebagai pahlawan perumahan, karena membangun rumah untuk masyarakat," imbuh Iwan Suprijanto.
Lebih lanjut, dia mengharapkan anggota Apersi memberikan usulan, masukan, dan ide-ide baru, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional dan memastikan kebutuhan papan bagi seluruh anak bangsa.
"Semoga Apersi dapat tetap memupuk semangat dalam penyediaan rumah layak huni di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, dan selamat ulang tahun bagi Apersi yang ke-24," pungkas Iwan.
