RealEstat.id (Yogyakarta) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong peran aktif asosiasi pengembang untuk menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal tersebut diungkapkan Wamen PKP, Fahri Hamzah, saat diskusi bersama asosiasi pengembang dan pemangku kepentingan perumahan terkait Program 3 Juta Rumah di Yogyakarta, Senin malam (27/1/2025).
"Jangan bicara tidak ada uang. Uang ada dan banyak untuk rakyat. Dengan hal tersebut, bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat, karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang, yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Wamen PKP.
Baca Juga: Kementerian PKP Dorong Penyediaan Hunian Berbasis Komunitas Lewat Program Rumah Swadaya
Lebih lanjut dia mengatakan, Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah, dan percepatan proses program perumahan dan kawasan permukiman.
Wamen PKP juga berharap Pemerintah Daerah (Pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan, karena menurutnya Pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.
Dalam kesempatan ini Fahri Hamzah menyampaikan pentingnya kepemilikan, rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.
Baca Juga: Kunjungi Rusus Kedungsari Magelang, Wamen PKP Tekankan Pentingnya Rumah Singgah di Perkotaan
"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa, agar para pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," kata Fahri.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho yang hadir dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada pengembang dan semua pihak yang bergotong royong dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru Pudyo Nugroho.
Baca Juga: Menteri PKP: Rumah Panggung dan Rumah Apung Paling Cocok untuk Kawasan Pesisir
Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah, Waluyo, juga menyampaikan pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik
Menurutnya, Program 3 juta rumah bukan sekedar angka atau mimpi, tetapi harus di realisasikan. Bahkan, di tahun 2025 pihaknya menargetkan 14.000 unit rumah di wilayah Jawa Tengah.
"Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," pungkas Waluyo.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
