Agustus 2020, Realisasi Program Bedah Rumah Capai 70%

Kementerian PUPR siap mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Indonesia melalui penyaluran program padat karya tunai bedah rumah untuk masyarakat.

Pelaksanaan Program Bedah Rumah. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Pelaksanaan Program Bedah Rumah. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Tangerang) - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menyatakan akan terus mendorong pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Bidang Perumahan melalui penyaluran padat karya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah, guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19.

"Kami (Kementerian PUPR-red) siap mendukung PEN di Indonesia melalui penyaluran program padat karya tunai bedah rumah untuk masyarakat," kata KM. Arsyad, Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, pada kegiatan Rapat Percepatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 di Tangerang, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: Program Sarhunta: 2.750 Rumah Tidak Layak Huni di Lokasi Wisata Disulap Jadi Homestay

Menurut KM. Arsyad, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan siap melaksanakan percepatan PEN guna menjaga stabilitas perekonomian secara nasional dari ancaman resesi ditengah wabah pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan percepatan realisasi keuangan khususnya yang menyangkut bantuan langsung kepada masyarakat.

"Berdasarkan instruksi Menteri PUPR khusus untuk program BSPS pada akhir September sudah berjalan sampai 100%. Untuk itu, program bedah rumah harus lebih cepat disalurkan berjalan lebih cepat agar dapat membantu perekonomian masyarakat," terangnya.

Baca Juga: Hapernas 2020: Program BSPS di Maluku Tenggara Hampir Selesai

Dari data yang dimiliki Ditjen Perumahan, total alokasi padat karya tunai Kementerian PUPR senilai Rp11,3 triliun. Dari angka tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan sebesar Rp4,7 triliun guna mendorong Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah tidak layak huni sebanyak 220.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Program padat karya dalam pembangunan rumah swadaya setidaknya dapat menyerap sekitar 244.170 orang tenaga kerja.

"Data per Agustus 2020 realisasi program BSPS sudah mencapai 70%," tandasnya.

Lebih lanjut, Arsyad menerangkan, ada beberapa strategi yang dilakukan untuk melakukan percepatan pada tahapan persiapan program BSPS. Pertama adalah penyusunan rencana kerja dengan target penyelesaian sesuai jadwal.

Baca Juga: 146 RTLH di Mempawah Jadi Sasaran Program Bedah Rumah

Kedua, melakukan koordinasi kesiapan bank/pos penyalur, ketiga rekrutmen Koordinator Fasilitator (Korfas) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), keempat melaksanakan tahapan kegiatan yang dapat dilakukan secara paralel agar segera dilaksanakan, seperti sosialisasi dan verifikasi, pembentukan kelompok, survei lapangan, dan penyusunan RAB; dan kelima percepatan penyiapan dokumen pelaksanaan.

Untuk tahapan pelaksanaan memiliki strategi pertama Kontrak Korfas dan TFL, kedua verifikasi dokumen proposal, ketiga Penetapan SK Penerima Bantuan, keempat Percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, seperti melakukan proses dropping material bahan bangunan kepada penerima bantuan dalam satu tahap dan kelima adalah pelaporan.

"Saat masa pendemi saat ini pekerjaan fisik untuk pelaksanaan BSPS harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker Dan menjaga jarak untuk pekerja, dan maksimal pekerja di lapangan adalah lima orang atau mengikuti peraturan daerah setempat," katanya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Rumah khusus di perbatasan Papua Nugini (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rumah khusus di perbatasan Papua Nugini (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rumah hasil Program BSPS di Gorontalo yang jadi viral. (Foto: Kementerian PUPR)
Rumah hasil Program BSPS di Gorontalo yang jadi viral. (Foto: Kementerian PUPR)
Rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rusun ASN di Bengkulu (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rusun ASN di Bengkulu (Foto: Dok. Kementerian PUPR)