32 Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN Dibangun, Ini Penampakan Terbarunya

Sebanyak 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN dibangun di lokasi Persil 104 dan Persil 105, lengkap dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

Progres Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN Nusantara. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Progres Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN Nusantara. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Penajam Paser Utara) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus mempercepat pembangunan 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).

Saat ini setidaknya sudah ada 32 unit rumah yang terbangun. Kementerian PUPR juga telah melakukan penanaman pohon untuk penghijauan di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

"Saat ini sudah ada 32 unit rumah yang terbangun dan sisa empat unit yang akan segera dibangun. Kami akan mempercepat proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN dan ditargetnya pertengahan tahun 2024 mendatang seluruh unit rumah telah terbangun dan siap huni," ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat meninjau proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Nusantara, Kamis (21/9/2023).

Baca Juga: Presiden Jokowi: Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN Nusantara Rampung di 2024

Iwan menambahkan, pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri ini merupakan bagian dari pembangunan IKN sehingga diharapkan para Menteri bisa tinggal dan bekerja di IKN.

Apalagi tahun depan rencananya Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di IKN sehingga pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur juga harus segera diselesaikan dengan baik.

Data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyebut, sebanyak 36 unit rumah tapak jabatan Menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi Persil 104 sebanyak 24 unit dan Persil 105 sebanyak 12 unit, lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas dan proses pembangunan dimulai sejak 7 Desember 2022 lalu.

Progres Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri IKN Nusantara realestat.id dok (1)
Progres Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN Nusantara. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

Kementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kerjasama operasi (KSO) dengan PT. Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sementara, paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero) - PT Indah Karya (Persero) - PT Surya Perkasa Raya KSO.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Progres Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN Capai 16,8%

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, imbuh Iwan, juga menyampaikan bahwa saat progres pembangunan masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan laporan proses pembangunan rumah Menteri secara rutin  kepada Menteri PUPR dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Pihaknya juga berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada dan meminimalisir adanya penebangan pohon sehingga lingkungan tetap hijau.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, setidaknya ada dua desain rumah yang dibangun di KIPP IKN yakni tipe downslope sebanyak 11 unit dan tipe upslope 25 unit.

Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape di lapangan dan para pekerja juga menanam pohon penghijauan serta menata pedestrian pejalan kaki di sekitar lokasi pembangunan sehingga lingkungan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni.

Baca Juga: FIABCI Trade Mission 2023: Airlangga Undang Investor dari 22 Negara Tanam Modal di IKN

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga telah membentuk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang khusus bertugas di IKN Nusantara untuk mengawasi proses pembangunan infrastruktur perumahan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, mereka juga diminta memantau jadwal pekerjaan agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan dan menjamin kualitas hasil pekerjaan.

"Dalam pembangunan Rumah Jabatan Menteri ini kami juga memasang panel surya sehingga memaksimalkan pemanfaatan energi untuk listrik di unit hunian. Kami juga minta pohon yang ada tidak ditebang dan dimanfaatkan dan tetap melakukan penanaman pohon agar lingkungan tetap hijau dan asri," katanya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Ilustrasi rumah layak huni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. (Sumber: BP Tapera)
Ilustrasi rumah layak huni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. (Sumber: BP Tapera)
Kawasan kumuh (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Kawasan kumuh (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Ilustrasi perumahan menengah bawah. (Sumber: BP Tapera)
Ilustrasi perumahan menengah bawah. (Sumber: BP Tapera)