RealEstat.id (Jakarta) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) kembali menggelar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah di Provinsi Papua Barat.
Di tahun 2023 ini, tercatat sebanyak 1.212 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat akan direnovasi melalui Program BSPS sehingga layak dan nyaman untuk ditempati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bantuan BSPS tersebut didistribusikan Kementerian PUPR di sembilan kabupaten dan satu kotamadya dengan alokasi anggaran Rp23,5 juta hingga Rp40 juta untuk tiap unit, tergantung kondisi wilayah.
Baca Juga: Gelontorkan Rp57,84 Miliar, Kementerian PUPR Bangun 3 Rusun di Papua Barat
Menurut dara Kementerian PUPR, program BSPS tahun 2023 di Papua Barat akan menyasar MBR di Kota Sorong (236 unit), Kabupaten Manokwari (88 unit), Kabupaten Sorong (45 unit), Kabupaten Sorong Selatan (108 unit), Kabupaten Teluk Wondama (43 unit).
Selanjutnya, Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit), Kabupaten Pegunungan Arfak (50 unit), Kabupaten Teluk Bintuni (23 unit), Kabupaten Fak-fak (80 unit) dan Kabupaten Raja Ampat (50 unit).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, program BSPS merupakan bentuk perhatian Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan rumah layak, sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan padat karya.
Baca Juga: Program BSPS Sasar 250 Rumah di Papua Barat, Bantuan Hingga Rp40 Juta per Unit
“Kami berharap program BSPS ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuannya dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Basuki Hadimuljono.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan dalam pelaksanaan program BSPS pemerintah menyalurkan dana stimulan dengan membentuk kelompok masyarakat serta mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
“Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat,” kata Iwan Suprijanto.
Baca Juga: Perumahan Subsidi di Manokwari Dapat Bantuan PSU Jalan Lingkungan
Ditemui pada kesempatan yang berbeda, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ridwan Dibya Sudharta mengatakan, masyarakat Papua Barat menyambut baik program BSPS yang sudah disalurkan Kementerian PUPR dari tahun ke tahun.
“Kami harap melalui program BSPS di tahun 2023 ini, rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang,” pungkas Ridwan.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
