RealEstat.id (Manado) – Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menginstruksikan agar rumah-rumah yang telah direnovasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat memperoleh bantuan sertifikasi hak milik secara gratis melalui kolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal tersebut disampaikannya saat meninjau lokasi pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (8/4/2026).
Dalam kunjungan yang dilakukan bersama Wali Kota Manado, Andrei Angouw dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati tersebut, Hashim menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program bedah rumah yang dijalankan Kementerian PKP.
Baca Juga: Program BSPS 2026 Diluncurkan, BP Tapera Dorong Akses Hunian Layak dan Pembiayaan Rumah
Menurutnya langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kepastian hukum kepemilikan rumah bagi masyarakat.
“Ibu-ibu dan bapak-bapak yang menerima program ini, selanjutnya akan mendapatkan sertifikasi gratis. Saat ini masih ada belasan juta rakyat Indonesia yang sudah memiliki rumah, tetapi belum memiliki sertifikat,” ujar Hashim pada kesempatan tersebut.
Lebih lanjut dia menambahkan, pemerintah perlu segera menghimpun data masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penerbitan sertifikat, baik dalam bentuk Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan (HGB), yang telah menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Baca Juga: Program BSPS 2026 Diluncurkan, Pemerintah Targetkan Perbaikan 400.000 Rumah Tidak Layak Huni
“Ini merupakan langkah nyata untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di Sulawesi Utara,” kata Hashim.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa skala program BSPS secara nasional mengalami peningkatan signifikan.
Pada 2025, program tersebut menyasar sekitar 45.000 unit rumah, sedangkan pada 2026 meningkat drastis menjadi 400.000 unit.
“Khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara, alokasinya meningkat dari 748 unit pada 2025 menjadi 8.198 unit pada 2026 atau hampir meningkat 10 kali lipat,” ujar Sri Haryati.
Dari total tersebut, Kota Manado memperoleh alokasi 290 unit yang tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Bunaken mendapatkan 123 unit, Kecamatan Tuminting 60 unit, Kecamatan Mapanget 33 unit, serta Kecamatan Paal Dua sebanyak 74 unit.
Baca Juga: Menteri PKP: Penanganan Kawasan Kumuh di Papua Barat Daya Tak Sekadar Perbaikan Fisik
Penyebaran bantuan tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, khususnya di kawasan pesisir maupun permukiman padat penduduk.
Selain Kota Manado, program BSPS juga menyasar sejumlah daerah lain di Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Utara mendapat alokasi 720 unit, Kabupaten Minahasa sebanyak 344 unit, serta Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alokasi terbesar mencapai 968 unit.
Wilayah kepulauan juga menjadi perhatian pemerintah, di antaranya Kabupaten Kepulauan Talaud dengan alokasi 200 unit dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 100 unit.
Program ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Sulawesi Utara.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
