RealEstat.id (Jakarta) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan menggelar buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan sosialisasi strategi pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2 Lantai 7, Selasa (17/3/2026) ini dihadiri para pemangku kepentingan sektor perumahan nasional.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti.
Baca Juga: Peminat FLPP Tembus 349 Ribu di 2025, BP Tapera Didorong Fasilitasi Hunian Vertikal
Hadir pula perwakilan dari Kementerian Hukum, Kantor Staf Kepresidenan, pelaku industri perbankan, asosiasi dan pengembang perumahan, hingga lembaga perlindungan konsumen.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa momentum Ramadan menjadi waktu strategis untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau.
“Program FLPP mencatat capaian signifikan dengan realisasi tertinggi pada 2025. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mendorong hunian vertikal di perkotaan serta mengatasi ketimpangan supply dan demand,” ujarnya.
BP Tapera mencatat penyaluran FLPP masih didominasi rumah tapak, sementara kebutuhan hunian di kawasan perkotaan terus meningkat.
Baca Juga: Penyaluran FLPP Awal Tahun Melonjak, BP Tapera Optimistis Capai Target 2026
Oleh karena itu, pada 2026, BP Tapera mendorong penguatan kebijakan untuk memperluas pemanfaatan rumah susun sebagai solusi perumahan urban.
Dalam forum ini, BP Tapera juga memaparkan arah kebijakan strategis FLPP 2026 yang difokuskan pada percepatan penyaluran rumah subsidi melalui strategi “SIP 350 ribu unit”.
Strategi ini mencakup penguatan sinergi stakeholder, inovasi pembiayaan, serta promosi dan edukasi yang lebih masif dan tepat sasaran.
Sejumlah langkah konkret yang didorong antara lain perpanjangan tenor KPR hingga 30 tahun, penyederhanaan proses pembiayaan, digitalisasi layanan, serta peningkatan kolaborasi dengan perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Perkuat Sinergi Ekosistem Perumahan di 2026, BP Tapera Siapkan Strategi Percepatan
Tak hanya itu, BP Tapera juga menyosialisasikan rancangan kebijakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait skema FLPP untuk rumah susun, meliputi ketentuan harga jual, luas bangunan, suku bunga, hingga jangka waktu kredit.
Kegiatan ini diharapkan menjadi forum dialog konstruktif untuk menyelaraskan persepsi, menyerap masukan, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung target pembiayaan perumahan nasional.
Dengan penguatan strategi dan kolaborasi tersebut, BP Tapera optimistis program FLPP 2026 akan berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Indonesia, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
