RealEstat.id (Jakarta) – Guna meningkatkan kinerja ekosistem perumahan nasional pada 2026, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait dan melibatkan seluruh unsur ekosistem perumahan, mulai dari sisi penyediaan (supply), lembaga pembiayaan, regulator, hingga pelaku usaha.
BP Tapera diwakili oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma.
Forum strategis ini turut dihadiri jajaran pejabat Eselon I Kementerian PKP, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), CEO Lippo Group James Riady, para ketua umum asosiasi pengembang, perwakilan bank penyalur, serta pengembang muda nasional.
Baca Juga: Kucurkan Dana Rp185,87 Triliun, 1,87 Juta MBR Nikmati FLPP Sejak 2010
Melalui forum silaturahmi dan koordinasi awal tahun ini, BP Tapera menilai terbentuknya keselarasan visi dan semangat kebersamaan yang kuat antar pelaku ekosistem perumahan sebagai modal penting untuk mendorong percepatan dan pencapaian target pembangunan perumahan nasional pada tahun 2026.
Dalam paparannya, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 sekaligus memaparkan potensi pasar rumah subsidi pada 2026 yang dinilai masih sangat besar.
Berdasarkan data Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), mayoritas pendaftar rumah subsidi berasal dari kalangan generasi Z dan milenial.
Heru mengungkapkan, pada semester II 2025 terjadi lonjakan signifikan pendaftar SiKasep, dengan pertumbuhan lebih dari 50%.
Peningkatan tersebut, imbuhnya, didorong oleh pelaksanaan dua kali akad massal sepanjang 2025 yang terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program rumah subsidi.
Baca Juga: Penyaluran FLPP 2025 Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus 278 Ribu Unit
“Atas capaian tersebut, BP Tapera menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP atas kepemimpinan dan konsistensinya dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional,” ungkap Heru.
Untuk mengejar target penyaluran rumah subsidi pada 2026, BP Tapera telah menyiapkan strategi percepatan bertajuk “SIP 350 Ribu”, yang mencakup penguatan sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, inovasi kebijakan dan skema pembiayaan, serta promosi dan edukasi yang masif kepada masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, menyampaikan bahwa kontribusi SMF dalam penyaluran FLPP 2025 diwujudkan melalui penyediaan pendanaan jangka panjang murah dengan porsi 25%.
Sejak 2018, SMF telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp11,6 triliun untuk mendukung pembangunan sekitar 350 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
SMF juga mendorong perbankan memanfaatkan fasilitas pendanaan jangka panjang dengan suku bunga tetap 4,25% guna menjaga keberlanjutan pembiayaan perumahan.
Dukungan terhadap sektor perumahan juga datang dari kalangan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Baca Juga: BP Tapera Gandeng 43 Bank, Target Penyaluran KPR FLPP 2026 Naik jadi Segini!
PT Djarum, misalnya, merencanakan pembangunan 500 unit rumah baru di Jawa Tengah serta perbaikan sanitasi pada 3.400 unit rumah pada 2026.
Sementara itu, Bank BTN sebagai bank penyalur FLPP terbesar pada 2025 menyoroti tantangan dari sisi supply, khususnya terkait perizinan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan sertifikat lahan yang belum terpecah.
BTN berharap berbagai kendala administratif tersebut dapat diselesaikan pada 2026. Selain FLPP, BTN juga telah menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,6 triliun sejak Oktober 2025 guna mendukung sisi supply dan demand sektor perumahan.
Di lain pihak, CEO Lippo Group, James Riady menilai pertemuan ini sebagai forum strategis yang menegaskan semangat kebersamaan, keselarasan, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun sektor perumahan nasional.
Ia menekankan bahwa perumahan merupakan fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya dan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ekosistem yang solid.
Baca Juga: KPR Subsidi Laris Manis, BP Tapera Cetak Rekor Penyaluran FLPP 2025
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Menteri PKP, kementerian tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemimpin ekosistem perumahan yang aktif menyuarakan dan mengurai berbagai hambatan pembangunan nasional.
“Kami berharap pada tahun 2026 fokus utama tidak lagi pada perumusan arah kebijakan, melainkan pada konsistensi dan implementasi kebijakan yang realistis, membumi, serta didukung dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan,” katanya.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan rumah susun bersubsidi pada tahun berjalan, termasuk rencana kolaborasi dengan Lippo Group dalam pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta.
Dia menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar mengingat tingginya kebutuhan hunian bagi kalangan buruh, yang juga menjadi segmen demand terbesar berdasarkan data BP Tapera.
“Kami juga akan melakukan eskalasi penyelesaian persoalan lahan di Jawa Barat melalui koordinasi dengan Gubernur, serta mendorong penguatan kelembagaan BP Tapera dan PT SMF melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” pungkasnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
