RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat upaya penataan kawasan kumuh secara bertahap dan berkelanjutan.
Salah satu langkah konkret dilakukan di Kelurahan Menteng, Jakarta, melalui program renovasi rumah berbasis gotong royong tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rabu (31/12/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, saat ini dua unit rumah warga tengah direnovasi secara gotong royong melalui kolaborasi berbagai pihak.
Progres pengerjaan telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan rampung pada pertengahan Januari 2026.
Baca Juga: Menteri PKP Minta Penataan Kawasan Kumuh Dilakukan di Seluruh Kota di Indonesia
“Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi mampu mempercepat perbaikan hunian dan tepat menyasar kebutuhan masyarakat,” ujar Maruarar.
Ke depan, Kementerian PKP menargetkan renovasi sekitar 50 unit rumah sekaligus melakukan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Menteng, juga tanpa mengandalkan APBN.
Program ini akan dijalankan melalui kerja sama lintas pemangku kepentingan, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang berperan dalam penyusunan desain rumah dan kawasan secara profesional dan gratis.
Penataan yang didorong Kementerian PKP, imbuhnya, tak sekadar memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca Juga: KPR Subsidi Laris Manis, BP Tapera Cetak Rekor Penyaluran FLPP 2025
“IAI akan membantu mendesain rumah dan kawasan tanpa biaya, sehingga hasilnya lebih tertata, sehat, dan layak huni,” jelas Maruarar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pada 2026 Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merencanakan penataan kawasan Menteng menjadi kawasan tematik, seperti kampung kuliner.
Konsep ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh rencana kebijakan dan program akan diawali dengan dialog terbuka bersama warga.
Partisipasi dan persetujuan masyarakat menjadi kunci agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kredit Program Perumahan (KPP) Resmi Diluncurkan, Apa Syarat Mendapatkannya?
“Setiap program akan didahului dialog dengan warga, apakah mereka setuju atau tidak. Kebijakan publik harus melibatkan masyarakat sejak awal agar pelaksanaannya berjalan baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai dukungan tambahan, pada tahun 2026 Kementerian PKP juga mengalokasikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.000 unit rumah untuk Provinsi DKI Jakarta.
Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan kualitas dan kelayakan huni rumah mereka.
“Melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis gotong royong, Kementerian PKP berharap penataan kawasan kumuh di Menteng dapat menjadi model penanganan permukiman yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan warga, pungkasnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
